Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Peran Insentif Perpajakan

Oleh   /   Rabu 11 Februari 2015  /   Tidak ada komentar

Secara umum kebijakan insentif perpajakan bagi sektor nirlaba di berbagai negara diwujudkan dalam bentuk pengecualian pajak (tax exemption) yang diberikan organisasi nirlaba yang memenuhi persyaratan dan pengurangan pajak (dalam bentuk tax deduction dan tax credit).

keuanganLSM

Peran Insentif Perpajakan

Sumariwalla (2003) mencatat bahwa salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor nirlaba di berbagai negara di dunia, khususnya di Amerika dan negara-negara Eropa, adalah adanya kebijakan perpajakan yang kondusif bagi perkembangan sektor nirlaba. Kebijakan yang kondusif ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif kepada organisasi nirlaba maupun penyumbangnya, baik yang berasal dari perorangan, perusahaan maupun lembaga sosial.

Tax incentive merupakan suatu keistimewaan dari sistem perpajakan yang mendorong atau membatasi suatu kegiatan ekonomi tertentu.[1] Secara umum kebijakan insentif perpajakan bagi sektor nirlaba di berbagai negara diwujudkan dalam bentuk pengecualian pajak (tax exemption) yang diberikan organisasi nirlaba yang memenuhi persyaratan dan pengurangan pajak (dalam bentuk tax deduction dan tax credit) yang diberikan kepada donatur yang memberikan donasi untuk organisasi-organisasi yang memenuhi syarat atau ditetapkan oleh pemerintah.

Pemberian fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mendorong para dermawan, dari kalangan perorangan maupun perusahaan, agar mau mendukung lembaga-lembaga derma tersebut dengan menyisihkan dananya bagi kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, kebijakan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa sektor ini telah berjasa meringankan pemerintah dari beban atau tanggung jawab yang harus diembannya. Mereka telah menyediakan barang-barang dan pelayanan kolektif yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, perhatian kepada yang kurang beruntung, yang bahkan tidak bisa dipenuhi oleh sektor bisnis dengan profit besar sekalipun. Pemberian subsidi pajak kepada organisasi semacam itu dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong aktivitas yang membantu pemerintah dari kewajiban dan biaya-biaya yang harus ditanggungnya.[2]

Dengan pemberian tax incentive tersebut, pertumbuhan sektor nirlaba menjadi lebih berkembang. Di Amerika, misalnya, sektor ini mencakup setiap jenis kegiatan manusia. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari sentuhan organisasi nirlaba AS. Pada 1997, di AS terdapat 1.118.187 organisasi nirlaba. 612.830 diantaranya merupakan organisasi nirlaba bebas pajak aktif, yang berarti bahwa tidak saja organisasi yang bersangkutan bebas dari pajak, tetapi sumbangan yang diberikan kepada organisasi-organisasi bersangkutan tersebut dapat diperhitungkan dalam pengecualian pajak. Sebanyak 505.457 organisasi sisanya juga tergolong bebas pajak, tapi tidak memenuhi kualifikasi untuk keperluan seorang penyumbang mendapatkan pengurangan pajak.

[1] D. Larry Crumbley, dkk., Dictionary of Tax Term, New York: Barron’s Educatinal Series, Inc., 1994.

[2] Russy D. Sumariwalla (2003), opcit.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 11-12.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →