Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Peraturan Tentang CSR (Bag 1/3)

Oleh   /   Senin 3 Maret 2014  /   Tidak ada komentar

CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat, agar ‘perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Peraturan Tentang CSR (Bag 1/3)

Peraturan Tentang CSR (Bag 1/3)

Melaksanakan tanggungjawab sosial, secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.  

“CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat, agar ‘perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya”.

Tidak hanya berkutat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar ‘perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah Community Development (CD), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal tersebut bisa dilihat dari aneka regulasi mengenai tanggung jawab sosial sebagai berikut.

A.  Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam Kerangka  Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 dan kaitannya dengan Pelaksanaan PKBL pada Badan Usaha Milik Negara, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan).

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK/013/1989 tanggal 11 November 1989, tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal dengan “Program Pegelkop”. Pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tersebut dengan pertimbangan: a) Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara; b). Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.

Dengan Pokok-Pokok Pengaturan:

  • BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
  • Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3);
  • Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% – 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4);
  • Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (pasal 7 ayat 2);
  • Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, nama program diubah menjadi PUKK. Pertimbangan dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 disebutkan: Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pada tahun 1995 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil, yang antara lain mengatur:

  1. Pasal 14: Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pembangunan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM dan teknologi.
  2. Pasal 21: Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi; kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain.

Pada tahun 1998, terbit Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, antara lain mengatur:

Penjelasan pasal 10 e: Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negera, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan. 

Pada tahun 20013 terbit Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur:

  1. Pasal 2 ayat (1) huruf e: Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
  2. Pasal 88 ayat (1): BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil /koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN No. 19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN, Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan , yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, Berdasarkan Permeneg BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:
1)    Bantuan korban bencana alam;
2)    Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3)    Bantuan peningkatan kesehatan;
4)    Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5)    Bantuan sarana ibadah;
6)    Bantuan pelestarian alam.

 Disarikan dari buku: Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility), Penulis: Rahmatullah, Trianita Kurniawati, Hal: 13-17

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)

Selengkapnya →