Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Peraturan Tentang CSR (Bag 3/3)

Oleh   /   Rabu 5 Maret 2014  /   Tidak ada komentar

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.

Conceptual Recycling Symbol over Earth GlobeA. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),:“Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

B.  ISO 26000

Menegnai ISO 26000, terdapat artikel menarik yang penulis kutip secara utuh dari website: http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=53. Didasarkan pada pemahaman umum, bahwa tanggung jawab sosial sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. ISO Council menugaskan COPOLCO untuk memberikan pertimbangan atas kelayakan pembentukan standar internasional dalam bidang Corporate Social Responsibility. Konsekuensi dari hasil kajian tersebut, COPOLCO menyampaikan rekomendasi kepada ISO Council agar ISO membentuk tim pengarah yang melibatkan seluruh stakeholders kunci untuk melakukan kajian terhadap isu Social Responsibility. Karena itu, ISO (International Organization for Standardization) sebagai Organisasi perumus standar internasional di dunia mengembangkan “ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibilty” yang diluncurkan pada tahun 2010.

1. Mekanisme Penyusunan
Penyusunan ISO 26000 ini dimulai dengan pembentukan Working Group on Social Responsibility (WGSR) pada September 2004. Keanggotaan WG SR berasal dari negara-negara anggota ISO dan organisasi internasional yang mencerminkan enam kategori stakeholders dari industri, pemerintah, konsumen, buruh, LSM dan lainnya (merupakan kelompok lain yang belum terwakili oleh kelima stakeholders, seperti lembaga riset, kelompok studi, akademisi, dsb). WGSR mengembangkan draft standar yang mencerminkan kosensus para ahli yang tergabung di dalamnya. Dengan pendekatan pasrtisipatif dalam penyusunannya, semua pihak dapat memberikan masukan melalui Mirror Committee yang dibentuk badan standarisasi di setiap negara anggota ISO. Di Indonesia Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai representasi pemerintah Indonesia telah membentuk Mirror Committee on Social Responsibility (MCSR) pada akhir tahun 2005 yang terdiri dari 6 kategori stakeholders. Komite ini bekerja sampai ketika standar ini diluncurkan.

2. Karakteristik

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi. Terminologi Should di dalam batang tubuh standar berarti shall dan tidak menggunakan kata must maupun have to. Sehingga Fungsi ISO 26000 hanya sebagai guidance.

Selain itu dengan menggunakan istilah Guidance Standard on Social Responsibility, menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak hanya diperuntukkan bagi Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, Non Governmental Organisation (NGO) dan tentunya sektor bisnis, hal itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. Sehingga adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam pelaksanaan Social Responsibility, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap Social Responsibility.

3.  Cakupan
ISO 26000 mencangkup beberapa aspek berikut:

  • ISO 26000 menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk:
    (a) Mengidentifikasi prinsip dan isu.
    (b) Menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktik tanggung jawab sosial.
    (c) Mengidentifikasi dan pendekatan/pelibatan dengan para pemangku kepentingan.
    (d) Mengkomunikasikan komitmen dan peforma serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
  • ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan.
  • ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial.
  • Mempromosikan terminologi umum dalam lingkungan tanggungjawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial.
  • Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi.

 4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial
Prinsip ketaatan pada hukum/legal compliance, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparasi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip ethical conduct, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.

5.  Isu
Isu yang terdapat dalam ISO 26000 sangat kompleks, yaitu menyangkut tata kelola organisasi, Hak Asasi Manusia (HAM), ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen dan pengembangan masyarakat. Dari ketujuh isu tersebut masih dibagi dalam beberapa fokus.

  • Isu dalam ketenagakerjaan terdiri dari: hubungan antarpara pekerja, kondisi kerja dan jaminan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keamanan kerja, pengembangan sumber daya manusia.
  • Isu lingkungan menyangkut: identifikasi dan pengaturan aspek lingkungan dari aktivitas, produk dan pelayanan, mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perubahan iklim, ekologi dan ekosistem.
  • Praktik operasi yang adil melingkupi: antikorupsi dan suap, keterlibatan dalam politik yang bertanggungjawab, kompentisi yang fair, mendukung tanggungjawab sosial melalui rantai pasokan, menghormati property right.
  • Isu konsumen terdiri dari: usaha, pemasaran dn pemberian informasi, perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan konsumen, mekanisme penarikan produk, persediaan dan pengembangan terhadap barang dan jasa yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat, pelayanan konsumen dan support, perlindungan mengenai data konsumen dan privacy, mengakses essential goods and service, konsumsi berkelanjutan, pendidikan dan awareness.
  • Sedangkan Social Development terdiri dari: kontribusi terhadap pengembangan sosial, kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan keterlibatan komunitas.

Walaupun dinyatakan ISO 26000 tidak bertentangan dengan traktat internasional tetapi karena banyaknya isu, prinsip, serta cakupan, dikhawatirkan ISO 26000 bertabrakan dengan traktat internasional. Sebagai catatan ISO dan International Labour Organization (ILO) menandatangani nota kesepahaman untuk meyakinkan bahwa ISO 26000 konsisten dengan konvesi ILO, selain itu ISO 26000 juga konsisten tidak menimbulkan konflik dengan dokumen terkait yang sudah ada, perjanjian internasional, konvensi serta standar ISO yang sudah ada.

6. Urgensi
Dalam salah satu tulisannya Jorge Cajazeira (ketua Working Group Social Responsibility yang ditunjuk oleh Brazilian Standard Institute/ABNT) pernah menyampaikan bahwa setiap organisasi yang ingin meningkatkan Tanggungjawab sosialnya, maka secara berkala harus meningkatkan peranan dan proses tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. Seluruh segmen masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan diperlukan adanya instrumen untuk mengarahkan para praktisi untuk memantapkan dan mengoperasionalkan sasaran dari permbangunan berkelanjutan. Oleh karena ISO 26000 merupakan suatu kebutuhan.

 7. Point-Point Penting ISO 26000
Secara sederhana, point-point penting mengenai ISO 26000, dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 1, Point Penting ISO 26000

 

NO

OBJEK

KETERANGAN

1 Status Diluncurkan pada tahun 2010
2 Inisiatif ISO (Internasional Organization for Standardization)
3 Latar Belakang Didasarkan pemahaman bahwa social responsibility sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Pemahaman ini berasal dari dua sidang: Rio Earth Summit on the Environment tahun 1992 dan World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002.
4 Mekanisme Penyusunan Melalui mekanisme partisipatif, dengan membentuk Working Group on Social Responsibility (WGSR) dan Mirror Committee (oleh badan standarisasi di suatu negara) dengan diwakili setiap Stakeholders.
5 Fokus Isu/ Prinsip Tata kelola organisasi, Hak Asasi manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, fair operating/ praktik operasi yang adil, isu konsumen dan pengembangan masyarakat.
6 Pelaksana Seluruh Sektor bisnis tanpa mempertimbangkan besar kecil dan jenis usaha: Institusi pemerintah, NGO, yayasan, Universitas. Dll.
7 Tujuan Membantu berbagai organisasi dalam pelaksanaan Social Responsibility. Dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap social responsibility.
8 Daya Ikat Hanya sekedar panduan, bukan regulasi maupun sertifikasi.

 

Disarikan dari buku: Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility), Penulis: Rahmatullah, Trianita Kurniawati, Hal: 20-25.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →