Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara

Oleh   /   Rabu 12 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Hampir semua negara melarang partai politik membuka usaha sendiri atau menanamkan modalnya pada perusahaan, ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan umum yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik dengan kepentingan perusahaan.

KeuanganLSM

Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara

Setiap Negara memiliki sistem yang berbeda dalam hal peraturan mengenai keuangan partai politik. Dalam bab ini, kami melakukan studi literatur tentang negara-negara: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Ceko, Portugal, Filipina, Thailand, Afrika Selatan.

Walaupun setiap negara memiliki peraturan berapa jumlah maksimum sumbangan yang bisa diterima oleh partai politik, negara-negara tersebut menerapkan pembatasan untuk kriteria yang berbeda-beda. Pada umumnya pengaturan itu untuk mencegah korupsi sistem demokrasi (kepentingan rakyat banyak versus kepentingan kelompok kepentingan termasuk bisnis). Pengaturan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan antar partai, yaitu antara partai yang berkuasa versus partai oposisi, antara partai yang kaya versus partai yang miskin, antara partai besar dengan partai kecil.

Hal-hal yang diatur adalah sumber dana, batasan jumlah sumbangan, pelaporan keuangan. Ada negara yang membatasi total biaya kampanye, tetapi banyak yang tidak. Ada yang melarang sumbangan dari perusahaan, ada yang tidak, serta ada yang membatasi perusahaan mana saja yang boleh dan mana yang tidak.

Pada umumnya negara-negara mengatur sumber dana utama partai adalah dari iuran anggota. Kemudian sumbangan anggota masyarakat merupakan sumber keuangan kedua. Selain itu, sumbangan perusahaan pun merupakan sumber dana partai yang penting, malahan ada kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun, sumbangan perusahaan mendominasi sumber keuangan partai ketimbang dari iuran anggota.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Administrations and Cost of Elections Project (ACE Project), sebagian negara seperti Brazil, India, Israel dan Meksiko hanya membatasi sumbangan dari donatur-donatur tertentu. Sementara itu Italia hanya membatasi sumbangan kepada individu yang mencalonkan diri tapi tidak kepada sumbangan langsung kepada partai politik.

Hal yang terpenting dari pembatasan terhadap jumlah maksimum sumbangan yang boleh diterima oleh sebuah partai politik adalah pengendalian terhadap conflict of interests (konflik kepentingan) yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasi lubang-lubang (loopholes) yang bisa digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah sumbangan yang dapat mereka terima. Untuk negara Amerika Serikat, yang berlandaskan pada asas demokrasi dan pelaksanaan hukum yang kuat (strong law enforcement), pengendalian terhadap pengaruh dari kalangan bisnis diterapkan dengan menetapkan jumlah maksimum yang boleh diterima dari corporate donors (sumbangan dari perusahaan) lebih kecil jumlahnya daripada jumlah maksimum yang boleh diterima dari individu.

Untuk negara bagian New York, sebagaimana tercantum dalam New York State Election Law, corporate donor hanya boleh menyumbang maksimum US$5,000 dalam satu tahun kalender sementara sumbangan individu boleh mencapai maksimum $150,000 dalam satu tahunnya. Untuk negara India, pengendalian terhadap penggunaan uang oleh partai politik ditekankan pada pelaporan penggunaan dana kampanye. Partai-partai yang tidak memberikan laporan keuangan mengenai penggunaan dana kampanyenya setelah batas waktu tertentu akan didiskualifikasi pada Pemilihan Umum berikutnya. India juga memberikan wewenang kepada partai yang berkuasa untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dan pesawat terbang milik negara untuk keperluan kampanye.

Hampir semua negara melarang partai politik membuka usaha sendiri atau menanamkan modalnya pada perusahaan, ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan umum yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik dengan kepentingan perusahaan. Selain itu, sumbangan dari organisasi massa dan organsiasi non-pemerintah juga dibatasi atau bahkan dilarang. Di negara federalis, sumbangan pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal juga dilarang.

Mengenai subsidi dana publik untuk partai politik, ada yang membolehkan dengan mengatur besarnya subsidi, tetapi ada juga yang melarang. Kalau ada subsidi, maka subsidi negara diberikan berdasarkan jumlah suara yang diraih dalam Pemilu atau berdasarkan jumlah sumbangan yang didapat dari anggota dan masyarakat umum. Ada juga negara yang memberikan timbangan secara merata kepada seluruh partai politik agar adil antara partai besar dan kecil.

Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini:

1. Tentang Sumber Dana

a. Iuran Anggota

Hampir semua negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. TI menyebutkan nama ini sebagai “Uang Jujur”, karena anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi

karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.

b. Sumbangan Perusahaan

Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari perusahaan ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya

melarang sumbangan dari perusahaan negara. Yang mengizinkan sumbangan dari perusahaan terjadi di banyak negara seperti Argentina, Portugal, Ceko kecuali dari bank dan asuransi, Italia. Sumbangan perusahaan ini ada yang dibatasi, tetapi ada

pula yang tidak dibatasi. Yang membatasi misalnya Portugal dan Ceko. Yang tidak membatasi adalah Argentina, Afrika Selatan, Italia, Inggris, Jerman, dan Thailand.

c. Subsidi Dana Publik

Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Di Thailand, pengesahan undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru berlaku tahun 1997 setelah sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak.

d. Fasilitas Publik

Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang jelas-jelas melarang antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand.

e. Sumbangan Individual

Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi jumlah sumbangan individual, yang termasuk dalam kategori ini misalnya negara-negara Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand. Selain itu ada negara yang membatasi jumlah sumbangan tunai. Di atas jumlah tersebut sumbangan harus diberikan dalam bentuk cek. Yang membatasi ini misalnya Kanada dan Filipina. Selain itu, identitas individu yang menyumbang diatur dalam undang-undang. Sebagian besar negara mengizinkan sumbangan anonim, tetapi dalam jumlah tertentu. Negara yang mengizinkan sumbangan anonim tetapi dengan batasan besar sumbangan ini misalnya Portugal dan Kanada. Argentina mengizinkan sumbangan anonim tanpa batas besarnya sumbangan. Negara-negara yang melarang sumbangan anonim adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan Thailand. Argentina dan Afrika Selatan tidak membatasi sumbangn anonim ini.

f . Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis

Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal (?), dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan.

g. Sumbangan dari Pihak Asing

Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organsiasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri.

2. Membangun Usaha

Hampir semua negara yang dipelajari melarang partai politik untuk mempunyai usaha, menanamkan usaha di perusahaan atau memiliki saham di perusahaan-perusahaan untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara partai dengan dunia usaha. Pengecualian adalah di Ceko untuk kegiatan yang sangat khusus seperti konsultan. Filipina melarang jenis-jenis kegiatan tertentu untuk usaha pencarian dana partai sedangkan Italia sama sekali tidak mengatur.

3. Batasan Jumlah Biaya Kampanye

Pengaturan mengenai besarnya dana kampanye bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Negara seperti Kanada, Jerman, Inggris, Portugal, Filipina dan Thailand membatasi jumlah dana kampanye untuk partai politik. Sedangkan Ceko, Argentina dan Amerika Serikat tidak membatasi besarnya dana kampanye.

4. Pemisahan Dana Rutin dengan Dana Kampanye

Kebanyakan negara mengatur agar pengelolaan dana rutin partai dipisahkan dengan dana kampanye. Bahkan sebagian mensyaratkan agar partai membuka rekening khusus untuk kampanye setiap kandidat. Contoh-contoh negara ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Ceko, Portugal, Inggris dan Jerman. Sementara itu ada juga negara-negara yang tidak mensyaratkan pemisahan ini, misalnya Argentina, Italia, Filipina, Afrika Selatan, dan Thailand.

5. Pengaturan Dana Rutin

Pengaturan tentang dana rutin ini biasanya menyangkut apakah dana rutin ini boleh disalurkan partai untuk dana kampanye kepada kandidat-kandidat partai. Pengaturan mengenai ini penting, karena kalau diperbolehkan, maka dana rutin dapat mengatasi kesulitan partai karena adanya batasanbatasan sumbangan kampanye. Dana rutin biasanya lebih longgar pengaturannya. Di Amerika, dana ini disebut sebagai soft money, sedangkan dana kampanye disebut sebagai hard money. Soft money ini menjadi kontroversi yang luar biasa di Amerika selama puluhan tahun. Tetapi dalam reformasi terakhir dana kampanye, maka semua dana partai dianggap hard money dan diperlakukan sama dengan dana kampanye. Negara yang tidak mengatur sama sekali mengenai dana ini adalah Argentina dan Thailand. Negara-negara lain yang mengatur dana kampanye tetapi tidak melakukan pemisahan secara jelas adalah Inggris, Jerman, Filipina dan Afrika Selatan.

6. Keterbukaan Laporan Keuangan

Hampir semua negara yang dipelajari mensyaratkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Inggris malah membuat standar laporan keuangan partai politik yang sangat rinci dalam undang-undangnya. Hanya satu negara yang dipelaj ari yang tidak mensyaratkan partai politiknya membuat laporan keuangan, yaitu Afrika Selatan. Selain laporan keuangan tahunan, negara-negara yang dipelajari juga mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan dana kampanye. Negara-negara tersebut juga mewajibkan partai politik membuat daftar penyumbang dan menyimpan laporan tersebut agar bisa diakses oleh publik. Negara yang agak mengatur masalah ini adalah Argentina dan Afrika Selatan.

7. Keterbukaan Dana Partai

Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan kepada publik jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai politik kepada publik. Argentina membolehkan tidak diumumkan sampai jangka waktu 3 tahun setelah Pemilu berlalu. Afrika Selatan tidak mewajibkan keterbukaan ini tetapi publik bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan partai politik lewat undang-undang hak atas informasi.

8. Sanksi Pelanggaran Aturan

Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan tersebut di atas. Sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak dizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak mendapatkan subsidi dari negara. Sebagian besar negara yang dipelajari juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran – pelanggaran ini dan prosesnya melalui pengadilan pidana. Negara-negara yang memberlakukan sanksi pidana ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada, Portugal, Filipina dan Thailand.

Walaupun keuangan partai politik sudah diatur dengan rinci, namun banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Terutama, banyak terjadi skandal dana partai politik, baik dana operasional biasa atau dana kampanye. Skandal ini tidak hanya terbatas di negara berkembang tetapi juga banyak terjadi di negara yang sistem demokrasinya sudah maju. Beberapa skandal malah telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan partai-partai tersebut. Skandal ini misalnya terjadi di Italia yang melibatkan baik partai konservatif seperti Partai Kristen Demokrat maupun partai Sosialis, yang dituduh menerima dana dari kelompok mafia. Di Jerman, masih segar ingatan bagaimana bekas Kanselir Jerman, Kohl, harus mundur dari Ketua CDU karena skandal dana kampanye juga. Di Irlandia, seorang bekas menteri masuk dan sebuah tribunal dibentuk (Moriarty Tribunal) untuk menyelidiki adanya dana ilegal dari partai bekas Perdana Menteri Charles Haughey.

Di Perancis, bekas Menteri Luar Negeri Roland Dumas dihukum penjara karena menerima dana kampanyenya secara Regal dari Elf Aquitane. Di Ekuador, dana ilegal dalam jumlah besar ditemukan pada kampanye presiden yang menyebabkan ditangkapnya seorang bankir terkenal di negeri itu. Di Jepang, beberapa perdana menteri jatuh karena tuduhan dana Regal partai ini. Di Kolombia, bekas Presiden Ernesto Samper dituduh menerima dana kampanye dari kartel narkoba. Banyak sekali skandal dana-dana partai ini yang terjadi di seluruh dunia yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Di Indonesia, partai politik diatur dalam UU No. 2/1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini sedang direvisi pada saat studi ini dibuat. Bahasan mengenai aturan-aturan tersebut ada dalam bab berikutnya dari laporan ini.

Karena karakteristik politik yang sangat khusus tersebut, maka diperlukan suatu standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik yang dapat merekam dan merefleksikan karakter tersebut di atas. Standar yang dipakai sekarang adalah PSAK 45, standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba. Dari hasil studi ini kami berpendapat bahwa PSAK 45 tidak dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik, karena PSAK 45 ditujukan untuk merekam dan merefleksikan organisasi nirlaba yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan partai politik.

 

Sekilas Rancangan Undang Undang (RUU)

Partai Politik dan RUU Pemilihan Umum

Yang Sudah Diatur

  • Identitas lengkap penyumbang dan larangan untuk menerima dana dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
  • Batasan sumbangan individu maksimum 50 juta, dan perusahaan 500 juta.
  • Kewajiban melaporkan bantuan yang nilainya lebih dari RP 5 juta.
  • Pencatatan laporan keuangan partai sampai tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan melaporkannya kepada KPU setempat.
  • Pinjaman dari pribadi atau perusahaan tidak boleh melewati batas sumbangan yang ditetapkan.
  • Larangan para caleg untuk menerima secara langsung dana kampanye, tapi tidak jelas.
  • Ada sanksi yang cukup untuk partai dan para caleg apabila melanggar ketentuan.
  • Ada kewajiban audit dan mengumumkan kepada publik.
  • Pengawasan ada pada KPU dan tidak lagi pada Mahkamah Agung.

Yang Belum Diatur

  • Kewajiban melaporkan sumbangan dalam bentuk natura dan jasa dan dihitung secara setara kas. Ini merupakan keharusan karena dari kegiatan kampanye 1999, jumlahnya jauh lebih besar dari pada sumbangan dalam bentuk uang.
  • Belum ada aturan mengenai pengelolaan spontan kegiatankegiatan kampanye oleh para pendukung. Seharusnya hal ini juga dicatat oleh partai dan dilaporkan kepada KPU.
  • Tidak ada batasan penerimaan dana dan fasilitas dari pemerintah.
  • Tidak ada larangan penggunaan fasilitas publik oleh para caleg dan kandidat presiden yang menjabat atau para petinggi partai yang menjabat.
  • Tidak ada standar laporan keuangan
  • Tidak ada kewajiban untuk menyimpan semua catatan keuangan untuk jangka waktu tertentu dan larangan untuk memusnahkan catatan keuangan seperti sumbangan dan pengeluaran yang dilarang undang-undang.
  • Belum ada mekanisme tindak lanjut laporan audit, dibawa kemana? Apakah pidana atau administratif?
  • Tidak ada pengaturan mengenai hibah, jumlah maksimum dan kewajiban memberikan laporan untuk hibah (maksimum dan minimum).
  • Tidak ada perbedaan antara dana rutin dan kampanye. Dana rutin boleh dipakai untuk kampanye.
  • Tidak ada aturan untuk memisahkan rekening keduanya.
  • Tidak ada batasan maksimum sumbangan tunai dan kewajiban menggunakan cek untuk sumbangan yang melewati batas maksimum sumbangan tunai.
  • Penegakan hukum: siapa yang berhak menghukum? Apakah perlu dikaitkan secara spesifik dengan KUHP seperti di Portugal, Filipina, dan sebagainya? Apakah KPU hanya administratif, ataukah juga kriminalnya? Apakah dalam bentuk pengadilan ad hoc?
  • Tidak ada pengaturan tindak lanjut temuan-temuan audit, misalnya kalau ada kecurigaan pelanggaran atau penyelewengan, maka Komisi Pengawas dapat melakukan audit khusus dengan menunjuk auditor khusus untuk itu dan auditor ini mempunyai akses kepada seluruh catatan keuangan partai.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: 11-20.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →