Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Perekonomian Berdasarkan Konstitusi

Oleh   /   Senin 7 Agustus 2017  /   Tidak ada komentar

Suatu konstitusi disebut Konstitusi Ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara.

Perekonomian Berdasarkan Konstitusi

Suatu konstitusi disebut Konstitusi Ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturan yang tertuang dalam konstitusi itu dapat bersifat rigid, rinci, dan eksplisit, tetapi dapat pula bersifat fleksibel atau bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat implisit saja seperti dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Bagaimanapun sifat penuangan kebijakan ekonomi di dalamnya, konstitusi sebagai dokumen hukum dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat.

Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konstitusi tersebut, baik yang dimuat secara eksplisit ataupun implisit, dijabarkan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional yang biasanya dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti undang-undang dan perundangan-undangan lainnya.

Semua peraturan ini berfungsi sebagai instrumen yang memacu laju perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat perekonomian menjadi mandek. Faktor-faktor peraturan ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai salah satu elemen institusional dalam dinamika  kebijakan ekonomi.

Seorang ekonom institusionalis, sangat menekankan aspek kelembagaan dan peraturan semacam ini dalam perekonomian.

Dengan demikian, jika kita berbicara mengenai ekonomi konstitusi berarti berbicara mengenai perekonomian yang didasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional.

Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, karena itu semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika bertentangan, maka kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum peraturan yang lebih rendah itu dapat dibatalkan melalui proses judicial review oleh pengadilan ataupun melalui proses executive review oleh lembaga yang lebih tinggi.

Ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi yang menjadi pusat perhatian buku ini adalah konstitusi yang di dalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Karena itu, ekonomi konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ekonomi, dan demikian pula sebaliknya.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 61-64.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →