Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Perhitungan PPN Terutang yang Akan Disetor ke Bank

Oleh   /   Selasa 8 April 2014  /   Tidak ada komentar

Perhitungan besarnya PPN terutang yang akan disetor ke bank persepsi dan/atau kantor pos dan giro, dapat juga dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli atau sebesar 10% x biaya.

KeuanganLSM

Perhitungan PPN Terutang yang Akan Disetor ke Bank

Perhitungan besarnya PPN terutang yang akan disetor ke bank persepsi dan/atau kantor pos dan giro, dapat juga dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli atau sebesar 10% x biaya.

Contoh:

Ali seorang tukang kayu telah dikukuhkan sebagai PKP, membeli kayu sebagai bahan baku pembuatan meja, kursi, lemari, dan lain-lain seharga Rp 2000,00. Disamping itu, Ali juga mengeluarkan biaya-biaya Rp 1000,00 sehingga harga jual dapat dihitung sebesar Rp 3000,00 maka berdasarkan sistem pemungutan berdasarkan nilai tambah (sama dengan biaya) maka PPN dapat dihitung 10% x Rp 1000,00 = Rp 100,00. Kalau dihitung dengan metode PK-PM dapat dicari terlebih dahulu PK = 10 % x Rp 3000,00 = Rp 300,00 dan PM = 10 % x Rp 2000,00 = Rp 200,00 maka PK-PM = Rp 300,00-Rp200,00 = dasar pengenaan pajak Rp 1000,00.

Maka PPN:

= 10% x dasar pengenaan pajak

= 10% x Rp 1000,00

=Rp 100,00.

 

Netralitas PPN

Undang-Undang PPN juga disebut netral dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Netralnya PPN dalam perdagangan dalam negeri dapat dilihat jalur konsumsi maupun produksi dan distribusi.

Jalur konsumsi adalah jalur yang membentang dari produsen ke konsumen, dimana bila terjadi penyerahan barang dari pabrikan, Importir maupun perusahaan jasa tanpa perantara langsung pada konsumen, sedangkan dalam perdagangan luar negeri menguraikan tentang teori dan tujuan (destination principle) dan teori tempat asal (origin principle). Dalam hal expor barang dari dalam ataupun luar negeri akan selalu dikenakan tarip 0%, sedangkan dam hal impor barang akan selalu dikenakan tarip 5% atau 10% sesuai dengan destination principle. Karena proses pulang pergi barang berlaku azas timbal balik maka dikatakan PPN netral.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 2-3.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →