Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Permohonan Tempat Lain sebagai Tempat Pajak Ekspor Terutang

Oleh   /   Rabu 4 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau pemanfaatan JKP yang dibayarkan oleh PKP dilakukan melalui tempat-tempat kegiatan usahanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat terutang pajak (KPP WP besar).

KeuanganLSM

Permohonan Tempat Lain sebagai Tempat Pajak Ekspor Terutang

Permohonan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat, seperti berikut.

  • Lokasi usaha WP tempat dilakukan ekspor BKP tidak melakukan pembelian BKP/perolehan JKP. Dengan demikian, WP tidak memiliki pajak masukan pada lokasi usaha tersebut.
  • Lokasi usaha hanya berfungsi sebagai kantor penghubung (liaison office) untuk keperluan administrasi. Dengan demikian, peng-gunaan alamat atau NPWP lokasi usaha pada faktur pajak (PEB) hanya untuk pemenuhan persyaratan administrasi.
  • Permohonan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor harus memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah setempat. Jawaban harus diberikan dalam jangka waktu satu bulan.
  • Izin tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor harus menyebutkan dengan jelas nomor PEB, tanggal PEB yang diizinkan untuk dilaporkan di tempat lain.

 

Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat PPN Terutang bagi WP yang Terdaftar di KPP WP Besar

  • Berdasarkan Kep.DJP No. 335/PJ/2002 tentang tempat terutangnya PPN bagi PKP dikukuhkan di KPP WP Besar (KPP large tax payers office) ditentukan, seperti berikut. WP yang terdaftar pada KPP WP besar yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP WP besar.
  • Dalam hal PKP mempunyai satu tempat atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat terutangnya pajak untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di tempat PKP di-kukuhkan oleh KPP WP besar.
  • KPP selain KPP WP besar, wajib mencabut SK pengukuhan sebagai PKP atas WP-WP besar paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2002.
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau pemanfaatan JKP yang dibayarkan oleh PKP dilakukan melalui tempat-tempat kegiatan usahanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat terutang pajak (KPP WP besar).
  • Wajib pajak, dalam hal ini PKP menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan NPWP dan kode seri faktur pajak yang diberikan oleh KPP WP besar.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 24-25.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Selengkapnya →