Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Persepsi Mengenai Akuntabilitas LSM

Oleh   /   Minggu 21 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Persepsi tentang akuntabilitas LSM berfokus pada penyeimbangan berbagai tanggungjawab kepada konstituen atau pemangku kepentingan yang berbeda-beda, dengan menggunakan berbagai mekanisme yang mengutamakan akreditasi daripada regulasi.

Persepsi Mengenai Akuntabilitas LSM

Persepsi Mengenai Akuntabilitas LSM

Berfokus pada penelitian terhadap kredibilitasnya dan penerimaannya terhadap peraturan eksternal (negara). Sejak tahun 2001 hingga sekarang, wacana mengenai akuntabilitas LSM ditandai oleh dua aspek utama. Yang pertama mencerminkan tema-tema yang lebih besar dalam wacana pembangunan dan globalisasi. Yang kedua adalah kembalinya sentralitas atau supremasi negara.

Sejumlah negara merasa bahwa mereka sudah terlalu banyak memberikan otoritasnya LSM atau badan-badan swasta lain. Pemerintah Amerika misalnya, belakangan ini mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang mewajibkan agar semua bantuan dari mereka dengan jelas disebut ‘dari Amerika,’ terlepas dari atau dimana bantuan itu diberikan (InterAction, 2003).

Tanggungjawab untuk menjaga kepentingan negara seperti itu juga tercantum dalam banyak sekali undang-undang tentang yang jumlahnya semakin bertambah di negara-negara di dunia. (Kwesiga dan Nemisi, Bab 5). Persepsi tentang LSM dalam perspektif ini berfokus pada penelitian terhadap kredibilitasnya serta kemauannya untuk menerima peraturan dari luar (negara) (Manheim, 2003).

Bahkan Bank Dunia pun belakangan ini menyatakan bahwa negara memainkan peranan sentral dalam pembangunan, yang merupakan perubahan total dari paradigma pembangunan tahun 1980-an (Perry – 2006). Kekhawatiran terhadap terorisme di antara negara-negara tersebut ikut mendorong keluarnya kebijakan seperti itu. Azerbaijan dan Georgia, misalnya, mengeluarkan undang-undang untuk mengatur LSM yang mereka gunakan sebagai tanggapan terhadap perang melawan terorisme (Zullo, 2003).

Silogisme kelima: Pendekatan berdasarkan hak-hak asasi (2002 seterusnya)

  1. Tidak ada tata pemerintahan global demokratis yang mendukung hak-hak asasi manusia.
  2. LSM menegaskan dan mengukuhkan hak-hak asasi manusia di berbagai arena politik apapun bentuk tata pemerintahan yang berlaku di sana.
  3. LSM ikut mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis dengan menekankan arti penting kebijakan publik serta mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan publik.

Persepsi tentang akuntabilitas LSM berfokus pada penyeimbangan berbagai tanggungjawab kepada konstituen atau pemangku kepentingan yang berbeda-beda, dengan menggunakan berbagai mekanisme yang mengutamakan akreditasi daripada regulasi. Ada juga silogisme kelima lain yang muncul dan menjadi pesaing, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan didukung oleh kepercayaan publik yang tampaknya berbeda di berbagai lembaga yang berbeda.

Edelman Public Relation Firm, misalnya, meluncurkan Barometer of Trust yang kelima pada tahun 2004, dengan menyatakan: ‘Mengapa kami memulai proses ini lima tahun yang silam? Kami menyaksikan “Battle of Seattle” dan kami mulai melihat adanya perbedaan besar antara sikap di Eropa dan Amerika Serikat terhadap sektor LSM. Itulah awal mulanya.’ (Edelman, 2005).

Barometer of Trust yang dikeluarkan Edelman telah secara konsisten menempatkan LSM sebagai salah satu bentuk organisasi yang paling dipercaya, berada di atas korporasi, tetapi juga di atas pemerintah, gereja, media serta otoritas yang lain. Kecenderungan publik untuk percaya terhadap LSM ini bersaing dengan meningkatnya supremasi negara serta kecenderungan untuk lebih mengendalikan LSM. Tampaknya, masyarakat dunia (paling tidak mereka yang disurvai) percaya bahwa pada umumnya LSM ikut membela kepentingan publik.

Dalam lima tahun terakhir, Edelman (2005) menemukan bahwa publik yang disurvai percaya bahwa LSM merupakan bentuk organisasi yang paling dekat dengan jaringan sosial pribadi mereka, dan memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya daripada para pemimpin, para ahli, media, pemerintah dan korporasi. Harapan masyarakat terhadap akuntabilitas LSM, menurut kami, terkait dengan misi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal itu mungkin jauh lebih canggih daripada mekanisme aturan dan pengendalian yang diinginkan oleh pemerintah dan korporasi terhadap LSM. Suatu pendekatan terhadap akuntabilitas LSM yang berdasarkan hak-hak asasi tampaknya dapat memenuhi harapan masyarakat. Buku ini mengacu pada silogisme kelima tersebut.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 18-20.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →