Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Perpajakan  >  Artikel saat ini

PPh Pegawai Tidak Tetap : Definisi dan Batasan (Bagian 1/3)

Oleh   /   Senin 1 April 2013  /   2 Komentar

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

keuanganLSM

PPh Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

 

Jenis Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

  1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
  2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
  3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
  4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap adalah:

  1. Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri.
  2. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan ( Rp 150.000  sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP sebulan  adalah PTKP dibagi 12 (dua belas).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- setahun
Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

 

Bagian Penghasilan  yang Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan:

  • Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh   sampai dengan jumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)  sehari
  • Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya  melebilhi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
  • Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Tulisan selengkapnya bisa diunduh di halaman Download topik Perpajakan, di sini.

    Cetak       Email

2 Comments

  1. kikan berkata:

    makasih banget..sangat bermanfaat 🙂

  2. Maria berkata:

    itu kenapa ptkpnya tidak pakai yang terbaru? atau yang terbaru itu hanya untuk pegawai tetap ya?

    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Langkah Menyiapkan Data-data untuk SPT Pajak Penghasilan Badan

Selengkapnya →