Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

PPN, Dasar Hukum dan Karakteristiknya

Oleh   /   Senin 6 Mei 2013  /   Tidak ada komentar

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Undang-undang PPN menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951.

keuanganLSM

PPN, Dasar Hukum dan Karakteristiknya

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Undang-undang PPN menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951. Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan sekarang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Karakteristik

  • Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
  • Disebut juga pajak konsumsi karena pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir.
  • Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak.
  • Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu: keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya.
  • Bersifat netral. Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Menghindari pengenaan pajak berganda.
  • Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →