Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

PPN Memiliki Karakter Non Komulatif

Oleh   /   Rabu 9 April 2014  /   Tidak ada komentar

Dalam contoh berikut ini penulis akan mencoba menguraikan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam rantai usaha.

KeuanganLSM

PPN Memiliki Karakter Non Komulatif

Dalam contoh berikut ini penulis akan mencoba menguraikan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam rantai usaha.

 

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mekanisme PPN kelompok umum dan mekanisme kelompok khusus.

 

Mekanisme PPN Kelompok Umum

Mekanisme PPN Kelompok Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan Pasal 13 UU PPN 1984 seperti berikut.

  1. Setiap PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada siapa pun wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak terutang disebut pajak keluaran.
  2. Pada saat PKP membeli BKP atau memperoleh JKP dari PKP lain juga menerima faktur pajak masukan.
  3. Pada akhir masa pajak, pajak masukan diperhitungkan dengan pajak keluaran. Apabila pajak masukan ternyata lebih besar dari pajak keluaran maka PPN lebih besar dapat dikompensasi atau direstitusikan (diminta kembali).
  4. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka PPN kurang bayar disetor ke bank persepsi atau kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut.
  5. Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajaknya ke KPP dengan sanksi Rp 50.000,00 bila lalai.

 

Mekanisme PPN Kelompok Khusus

Mekanisme PPN kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A UU PPN 1984 diatur, seperti berikut.

  1. Instansi pemerintah, badan, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
  2. PKP yang menyerahkan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN, wajib membuat bukti pemungutan, yaitu faktur pajak.
  3. Disaat pemungut PPN melakukan pembayaran harga jual atas BKP dan atau penggantian JKP “memungut” pajak terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan SSP (surat setoran pajak) atas nama PKP rekanan pemasok dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak).
  4. SSP tersebut lalu diserahkan kepada PKP yang berkepentingan.
Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 4-5.
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →