Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak

Oleh   /   Jumat 13 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

PM dikreditkan dengan PK, namun karena banyak PKP yang tidak dapat melaksanakan tepat pada waktunya maka UU PPN 1984 memberikan kemudahan dengan Pasal 9 Ayat 9 UU PPN 1984 yang membolehkan pengkreditan PM dengan PK tersebut sampai dengan paling lambat pada bulan ketiga.

KeuanganLSM

Pengkreditan

Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Prinsip-prinsip pengkreditan PM terhadap PK pada dasarnya adalah sebagai berikut.

  1. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 UU PPN 1984.
  2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
  3. Kriteria PM yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 Ayat 8 UU PPN 1984.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 UU PPN 1984

PM dikreditkan dengan PK, namun karena banyak PKP yang tidak dapat melaksanakan tepat pada waktunya maka UU PPN 1984 memberikan kemudahan dengan Pasal 9 Ayat 9 UU PPN 1984 yang membolehkan pengkreditan PM dengan PK tersebut sampai dengan paling lambat pada bulan ketiga setelah masa pajak yang bersangkutan dengan syarat, yakni:

  • pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya;
  • belum diperiksa, kecuali telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bekepentingan.

Dalam hal setelah lewat bulan ketiga, pengkreditan dilakukan dengan cara pembetulan SPT masa PPN.

Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kegiatan usaha tersebut adalah kegiatan dibidang manajemen, produksi, distribusi, dan pemasaran (marketing) Pasal 9 (5).

Kriteria PM yang Tidak Dapat Dikreditkan

Kriteria PM yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 Ayat 8 UU PPN 1984 terdiri dari:

  • PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP;
  • PM yang bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (5), yaitu PM yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  • PM untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor tertentu, yaitu sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan;
  • PM yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
  • PM tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang diatur dalam pasal 13 Ayat 5 UU PPN, antara lain yang bukti pungutan-nya hanya berupa faktur pajak sederhana;
  • PM tidak mencantumkan faktur pajak sesuai ketentuan (tidak diisi secara lengkap);
  • PM atas barang kena pajak tidak berwujud tidak memenuhi ketentu-an sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat 6 UU PPN (syarat dokumen tertentu diakui sebagai faktur pajak);
  • PM ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak (PPN dibayar atas ketetapan pajak);
  • PM tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa dan ditemu-kan pada saat pemeriksaan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 575/KMK 04/2000, ditegaskan bahwa pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

  1. Secara nyata digunakan untuk kegiatan yang akan menghasilkan penyerahan tidak terutang PPN, akan tetapi dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.
  2. Secara nyata digunakan untuk kegiatan usaha yang akan menghasilkan penyerahan terutang PPN dapat dikreditkan, baik untuk kegiatan yang akan menghasilkan penyerahan terutang PPN, akan tetapi PPN tidak dipungut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama. PKP dengan kegiatan usaha terpadu/campuran memperdagangkan barang/jasa akan menghasilkan.
  • Penyerahan yang tidak terutang PPN sama dengan PM tidak boleh dikreditkan.
  • Penyerahan yang terutang PPN sama dengan PM dapat di-kreditkan dalam masa pajak yang bersangkutan.
  • Penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN/PP. BM tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan PPN sama dengan PM dapat dikreditkan dalam masa pajak yang bersangkutan atau setelah akhir tahun buku dihitung kembali, hasilnya PPN (PM) yang dibayar kembali dengan rumus: Barang modal dengan X/Y x PM/T dan Barang modal dengan X/Y x PM.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Hal: 27-32.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →