Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Parpol: Prinsip Pengaturan Dana Parpol

Oleh   /   Rabu 30 November 2011  /   Tidak ada komentar

Secara umum, UU Parpol yang baru tidak memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan yang muncul terkait keuangan parpol. UU ini lebih mundur dalam pengaturan keuangan dibanding UU sebelumnya (UU 31/2002) dan dapat penghambat upaya perbaikan parpol ke depan.

keuangan LSM

Posisi partai politik sebagai penentu posisi politik dan satu-satunya pintu masuk ke kekuasaan menyebabkan pengaturan dana parpol menjadi sangat penting

Posisi partai politik sebagai penentu posisi politik dan satu-satunya pintu masuk ke kekuasaan menyebabkan pengaturan dana parpol menjadi sangat penting. Pengaturan ini secara ideal didasarkan pada beberapa pertimbangan penting sebagai berikut:

  • Mendorong Kemandirian Parpol dan menjamin terlaksananya fungsi Parpol sebagai salah satu mekanisme formal demokrasi.
  1. Adanya hak menarik iuran anggota
  2. Hak menerima santunan penyumbang
  3. Hak mendapatkan subsidi negara.
  • Menghindari Kooptasi berlebihan dari luar Parpol dan segelintir elit Parpol
  1. Adanya pengaturan batasan sumbangan individu dan badan hukum
  2. Larangan menerima sumbangan dari sumber asing, sumbangan tanpa identitas yang jelas dan sumbangan dari hasil kejahatan.
  3. Pembatasan sumbangan dari Politisi dan Kandidat yang diusung oleh Partai Politik.
  4. Pemisahan rekening dana parpol dan dana kampanye.
  5. Adanya peng aturan tentang penggunaan dana Parpol.
  • Menghindari Kooptasi Parpol terhadap departemen/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah
  1. Larangan meminta/menerima sumbangan dari instansi pemerintah
  2. Larangan meminta/menerima sumbangan dari BUMN/BUMDI BUMDES
  3. Adanya pengaturan tersendiri tentang subsidi APBN/APBD terhadap Parpol.

Longgarnya aturan keuangan, di satu sisi, akan melanggengkan praktik pendanaan parpol yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

  • Meningkatkan Transparansi
  1. Adanya keterbukaan atas catatan identitas penyumbang, jumlah sumbangan dan pengeluaran Parpol.
  2. Adanya waktu yang periodik dalam mengumkan ke publik.
  3. Adanya media yang jelas dalam mengumumkan ke publik.
  4. Adanya keterbukaan atas hasil audit dana penyumbang dan dana dari APBNI APBD.
  • Meningkatkan Akuntabilitas
  1. Adanya standar pencatatan dan pelaporan dana Parpol
  2. Adanya bagian khusus di internal Parpol yang bertanggung jawab atas kewajiban pencatatan dan pelaporan.
  3. Adanya kewajiban audit atas dana penyumbang dan dana dari APBN/APBD.
  4. Adanya tindak lanjut dari hasil audit yang bermasalah
  • Adanya penegakan hukum
  1. Adanya institusi yang menjamin terjadinya pertanggunggugatan atas pelanggaran aturan pendanaan parpol.
  2. Adanya sanksi yang jelas dan tegas atas pelanggaran pengaturan dana Parpol.

Undang-undang partai politik (UU No.2 Tahun 2008) disahkan DPR pada 6 Desember 2007. Pengesahan UU ini sempat menuai protes keras berbagai kalangan. Di antaranya soal syarat pendirian parpol yang semakin ketat menyebabkan politik berbiaya tinggi. UU ini juga dinilai semakin memperburuk pendanaan parpol karena longgarnya pengaturan keuangan. Parpol dituding tidak belajar dari berbagai skandal publik selama ini. Longgarnya aturan keuangan, di satu sisi, akan melanggengkan praktik pendanaan parpol yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Di lain sisi, hal itu semakin menguatkan oligarki elit parpol. Kelemahan pengaturan soal keuangan parpol dapat dilihat dari lemahnya pencatatan dan pelaporan, tingginya batasan sumbangan untuk sumbangan individu dan badan hukum/perusahaan, pembengkakan besaran subsidi tanpa disertai rumusan kinerja keuangan, serta lemahnya pengawasan dan rendahnya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal keuangan.

UU Parpol juga memberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangan menjadi urusan internal parpol. Hal ini dapat memicu parpol bertindak ‘semau gue’ tanpa ada batasan pengaturan yang jelas. Secara umum, UU Parpol yang baru tidak memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan yang muncul terkait keuangan parpol. UU ini lebih mundur dalam pengaturan keuangan dibanding UU sebelumnya (UU 31/2002) dan dapat penghambat upaya perbaikan parpol ke depan.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 12-13.

    Cetak       Email
  • Publish: 7 tahun ago on Rabu 30 November 2011
  • By:
  • Last Modified: Januari 8, 2013 @ 9:19 am
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →