Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Prinsip Perpajakan di Indonesia

Oleh   /   Rabu 28 Oktober 2015  /   Tidak ada komentar

Undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia ada beberapa jenis. Pertama, yang disebut sebagai UU KUP alias Ketentuan Umum Perpajakan. UU ini berisi pengaturan umum untuk segala jenis pajak.

Prinsip Perpajakan di Indonesia

Prinsip Perpajakan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assessment. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menetapkan dan menyetorkan sendiri pajaknya. Jadi besaran pajak terhutang dihitung dan ditentukan sendiri oleh NPO. Bila kantor pajak menemukan indikasi bahwa wajib pajak tidak menyampaikan jumlah pajak yang benar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan di kantor pajak atas dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak atau bisa juga pemeriksaan lapangan.

Hasil dari pemeriksaan bisa berupa kekurangan pembayaran pajak atau bisa juga kelebihan bayar. Untuk kekurangan bayar, kantor pajak akan menerbitkan tagihan tambahan atas kekurangan tadi ditambah dengan denda/sanksi administrasi. Untuk kelebihan bayar bakal diterbitkan surat ketetapan lebih bayar dan dana akan dikirimkan ke wajib pajak.

Undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia ada beberapa jenis. Pertama, yang disebut sebagai UU KUP alias Ketentuan Umum Perpajakan. UU ini berisi pengaturan umum untuk segala jenis pajak termasuk tata cara pemungutan, siapa yang tergolong subjek pajak, objek pajak, keterlambatan, denda, dan sanksi administrasi serta pengaturan lain.

UU berikutnya adalah spesifik tentang pajak penghasilan. Di bawah UU inilah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan diatur. Termasuk dalam UU ini pajak penghasilan pasal 21 untuk individu,Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2 final. Selain dari kedua UU penting tersebut masih ada lagi UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengadilan Pajak. UU tersebut diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Jadi cukup banyak aturan yang harus diikuti perkembangannya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Prinsip Perpajakan di Indonesia), Penulis: Pahala Nainggolan. Hal: 1.
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →