Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Publikasi Dokumen Visi, Misi, Sumber Pendanaan, serta Laporan Tahunan Organisasi

Oleh   /   Selasa 9 September 2014  /   Tidak ada komentar

Tidak mudah mengakses informasi tentang LSM, termasuk tentang program kerjanya. Fakta ini merupakan cerminan yang umum terjadi, dimana sebagian besar masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LSM.

KeuanganLSM

Publikasi Dokumen Visi, Misi, Sumber Pendanaan, serta Laporan Tahunan Organisasi

Melita Tarissa (2012) dalam wawancara dengan Jurnal Akuntabilitas OMS Edisi I mengatakan bahwa tidak mudah mengakses informasi tentang LSM, termasuk tentang program kerjanya.

Fakta ini merupakan cerminan yang umum terjadi, dimana sebagian besar masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LSM, termasuk hasil dan dampak dari program yang dilaksanakan LSM.

Dalam hal sosialisasi visi, misi, nilai dan tujuan lembaga, baik di kelompok kategori sesuai (compliant) rnaupun belum sesuai (non-compliant), terdapat kecenderungan yang hampir sama yakni sebagian besar telah mempublikasikannya, meski ditemukan 16% lembaga mensosialisasikannya sebatas pada unsur-unsur organisasi saja.

Perbedaan yang cukup mencolok terlihat dalam akses atas laporan tahunan lembaga dan pemberian laporan tahunan kepada board. Dalam kedua indikator tersebut, diketahui bahwa lembaga yang akuntabel juga transparan dalam pelaporan, baik berupa akses publik atas laporan maupun proses pertanggungjawaban atau pelaporan kepada board.

Di antara lembaga-lembaga yang sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil, terdapat 66,7% yang laporannya dapat diakses oleh publik. Dan 33,3% yang laporannya dapat diakses oleh direktur, board dan semua staf. Di kelompok lembaga yang belum sesuai Kode Etik Konsil, sebanyak 66,7% lembaga laporannya hanya dapat diakses oleh direktur, staf keuangan dan board serta 11,1% dapat diakses oleh direktur, board dan semua staf; sedang sisanya hanya diakses oleh direktur dan staf keuangan (lihat Diagram 10).

Sementara itu dalam hal penyampaian laporan kepada board, sebanyak 88,9% dari lembaga yang sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil, secara berkala memiliki laporan tahunan dan melaporkannya kepada board; 11,1% memiliki laporan tahunan tapi tidak melaporkannya secara berkala kepada board. Di kelompok lembaga yang belum sesuai Kode Etik Konsil, 66,7% lembaga tidak memilliki laporan tahunan, 22,2% memiliki laporan tahunan tapi tidak melaporkannya secara berkala kepada board dan hanya 11,1% memiliki laporan tahunan serta melaporkannya kepada board.

Ketentuan Affimative Action untuk Perempuan sebagai Staf dan untuk Menduduki Posisi Strategis serta Pemenuhan hak-hak Produksi.

Satu prinsip yang sering tidak dianggap penting dan sering terlewatkan dalam penguatan tata pengurusan organisasi adalah keadilan dan kesetaraan gender. Indikator paling sederhana yang dapat dilihat antara lain adanya kebijakan afirmasi bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis, dan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak reproduksi. Dari 18 lembaga ditemukan hanya 38,9% yang memiliki dan menjalankan aturan tentang kebijakan afirmasi bagi perempuan menduduki jabatan strategis organisasi. Sebanyak 16,7% lembaga memiliki kebijakan tetapi tidak menjalankan, dan 44,4% tidak memiliki kebijakan sama sekali. Sebagian besar (77.8%) lembaga yang sudah memiliki kebijakan afirmasi dan menjalankan secara konsisten adalah kelompok lembaga yang sudah sesuai dalam menerapkan Kode Etik Konsil.

Dalam hal pemenuhan hak reproduksi perempuan, indikator minimalnya adalah adanya kebijakan tertulis mengenai cuti melahirkan minimal selama tiga bulan. Dari 18 lembaga sampel, terdapat 61,1% yang telah memiliki kebijakan tertulis dan menjalankannya, 27,8% memiliki kebijakan tetapi tidak tertulis (konsensus bersama), dan 11,1% lembaga tidak memiliki aturan sama sekali (lihat Diagram 11). Sebanyak 81,8% lembaga yang sudah memiliki kebijakan tertulis dan menjalankannya adalah kelompok yang sudah sesuai dengan Kode Etik, sedangkan semua lembaga yang belum memiliki kebijakan tertulis adalah kelompok lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik Konsil.

Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 46-47.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →