Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Rapat Umum Anggota atau Kongres atau Rapat Sejenis

Oleh   /   Rabu 10 September 2014  /   Tidak ada komentar

Dalam akuntabilitas tata pengurusan internal yaitu adanya rapat umum anggota/ kongres atau rapat sejenis dengan nama lain sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi lembaga. Indikator ini membedakan antara organisasi yang sudah sesuai dengan kode etik dengan yang belum sesuai.

KeuanganLSM

Rapat Umum Anggota atau Kongres atau Rapat Sejenis

Indikator berikutnya dalam akuntabilitas tata pengurusan internal yaitu adanya rapat umum anggota/ kongres atau rapat sejenis dengan nama lain sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi lembaga. Indikator ini membedakan antara organisasi yang sudah sesuai dengan kode etik dengan yang belum sesuai.

Hasilnya 61,1% sudah memiliki mekanisme dan melaksanakan kongres/ rapat anggota. Dari jumlah ini, 72,7% berasal dari organisasi yang sudah sesuai dan hanya 27,3% berasal dari lembaga yang belum sesuai. Sejumlah 27,8% lembaga memiliki mekanisme kongres atau rapat setara tetapi tidak melaksanakannya, dan 11,1% sisanya tidak memiliki kongres atau rapat setara.

Dalam hal kepesertaan rapat anggota/ konggres, seluruh lembaga yang menjadi sampel memiliki kecenderungan yang sama, yakni ada yang hanya melibatkan unsur internal organisasi (board dan eksekutif, termasuk volunteer jika ada), serta ada yang hingga melibatkan mitra, konstituen, pemangku kepentingan dan masyarakat dampingan.

Namun dilihat dari bentuk hukum organisasi, terdapat perbedaan kepesertaan rapat umum yang cukup menonjol, yakni bahwa 85,7% organisasi berbadan hukum perkumpulan memiliki kepesertaan kongres yang lebih beragam dan terbuka, sementara sebanyak 14,3% lembaga yang mubesnya dihadiri unsur internal organisasi. Kondisi sebaliknya terjadi di lembaga berbadan hukum yayasan. Hanya 22,2% lembaga yang melibatkan peserta lebih luas dalam rapat pengambilan keputusan tertinggi tersebut, sedangkan 77,8% lembaga hanya melibatkan unsur internal.

Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam organisasi yang berbadan hukum perkumpulan, terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang lebih terbuka dengan melibatkan tidak hanya internal organisasi namun juga berupaya mendengar masukan, mempertimbangkan, dan mengakomodir pandangan dari pihak luar; sebuah kondisi yang tidak dapat ditemukan dalam organisasi yang berbadan hukum yayasan (lihat Diagram 12).

Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 49-50.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →