Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Realisasi Kurang Sebesar Rp 49,5 Triliun

Oleh   /   Rabu 16 Januari 2013  /   Tidak ada komentar

Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012 adalah Rp 835,5 triliun. Jika target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 adalah Rp 885 triliun, maka ada kekurangan senilai Rp 49,5 triliun.

keuangan LSM

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2012 adalah Rp 835 triliun.

JAKARTA, KOMPAS – Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012 adalah Rp 835,5 triliun. Jika target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 adalah Rp 885 triliun, maka ada kekurangan senilai Rp 49,5 triliun.

Ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Selasa (8/1), menyatakan, realisasi penerimaan pajak selalu terjadi setiap tahun sejak tahun 2006. Pencapaian di tahun 2012 tidak melulu disebabkan faktor pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga karena persoalan domestik sendiri.

Persoalan domestik itu, menurut Dradjad, antara lain adalah kebijakan sektoral yang terbukti membendung potensi yang ada. Misalnya adalah kebijakan ekspor minyak sawit mentah.

”Ini perlu dilihat lagi, apakah penghasilan pajak dari ekspor tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengurangan PPh badan atau tidak. Tapi saya kira itu tidak bisa mengompensasi,” kata Dradjad.

Sementara jika dilihat dari pasar modal, Dradjad melanjutkan, perusahaan terbuka justru kondisi sahamnya bagus. Ini mengindikasikan adanya kinerja yang lebih bagus dari perusahaan. Ujung-ujungnya, pembayaran pajaknya mestinya bisa diharapkan lebih baik.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2012 adalah Rp 835 triliun. Rinciannya adalah pajak penghasilan Rp 464,7 triliun atau 90,5 persen, pajak pertambahan nilai Rp 337,6 triliun atau 100,5 persen, pajak bumi dan bangunan Rp 29 triliun atau 97,6 persen, dan pajak lainnya Rp 4,2 triliun atau 74,8 persen.

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany, penurunan pajak tersebut dalam konteks besar bisa dilihat sebagai konsekuensi dari realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen atau di bawah target 6,5 persen.

Dari sisi sektoral, pertambangan yang tingkat elastisitasnya terhadap pajak penghasilan (PPh) badan tinggi sedang mengalami penurunan omzet karena harga komoditas menurun. Ini merupakan efek pelambatan ekonomi dunia. Sementara pertumbuhan investasi di dalam negeri baru akan memberikan kontribusi pada PPh badan pada tahun 2014.

Guna mencapai target penerimaan pajak tahun 2013 senilai Rp 1.042,3 triliun, Drajad berpendapat, pemerintah lebih baik menggenjot PPN. Alasannya, potensi PPN masih besar dan relatif berdaya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi global.

Ukurannya, persentase penerimaan PPN terhadap PDB masih jauh di bawah 10 persen. Artinya, sistem penerimaan PPN belum mencakup semua kegiatan ekonomi.

”Kalau kejar PPh pribadi akan ada risiko politik yang cukup besar. Orang cenderung akan marah karena pelayanan publik masih jelek, bisa menimbulkan reaksi balik yang negatif. Apalagi faktanya para pejabat sendiri pembayaran pajaknya belum maksimal,” kata Dradjad.

Seluruh instansi pemerintah dan elite politik, Dradjad mengingatkan, juga jangan mengurangi kemampuan bayar PPh badan melalui antara lain permintaan sumbangan pilkada, pileg, dan pungutan liar. (LAS)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →