Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Reformasi Kelembagaan melalui Pembentukan Komisi-komisi Pengawasan

Oleh   /   Jumat 18 September 2015  /   Tidak ada komentar

Proses pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mulai dilakukan pada awal 2005 tersebut sebenarnya telah mengalami keterlambatan selama 3 tahun.

Reformasi Kelembagaan melalui Pembentukan Komisi-komisi Pengawasan

Reformasi Kelembagaan melalui Pembentukan Komisi-komisi Pengawasan

Dibentuknya berbagai komisi untuk mengawasi kinerja lembaga negara merupakan langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah SBY-Kalla di masa kekuasaannya pada 2005. Sebagai prinsip penting demokrasi, kehadiran sejumlah komisi pengawasan tersebut tentu semakin membuka ruang partisipasi publik dalam upaya mengawasi kinerja aparat negaranya.

Ada tiga komisi pengawasan eksternal untuk mengawasi proses penegakan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan SBY-Kalla. Ketiga komisi pengawasan internal tersebut antara lain, Pertama, Komisi Yudisial sebagai pengawas peradilan; kedua, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas kepolisian; ketiga, Komisi Kejaksaan sebagai pengawas kejaksaan. Kehadiran tiga komisi tersebut sangat dibutuhkan mengingat ketidakefektifan kinerja lembaga pengawas internal di masing-masing lembaga penegak hukum tersebut dalam mengawasi kinerja aparatnya masing-masing.

Kendati demikian, dari tiga komisi yang rencananya akan dibentuk tersebut tidak seluruhnya dapat direalisasikan hingga akhir 2005. Cuma satu komisi yang telah dibentuk dan sudah menjalankan tugasnya, yakni Komisi Yudisial. Sementara Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan belum terbentuk hingga akhir 2005.

Komisi Kepolisian Nasional

Pada 7 Februari 2005, Presiden SBY mengeluarkan Perpres No.17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang ditindaklanjuti oleh Mabes Polri dengan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari unsur Polri dan non-Polri yang bertugas menerima pendaftaran dan menyeleksi calon anggota Kompolnas (15 Maret sampai 13 April 2005). Tim seleksi tersebut akan menjaring 12 nama calon anggota Kompolnas untuk diajukan dan dipilih sebagiannya (6 orang) oleh Presiden.

Proses pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mulai dilakukan pada awal 2005 tersebut sebenarnya telah mengalami keterlambatan selama 3 tahun. Harusnya, Kompolnas sudah dimulai proses pembentukannya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai kelanjutan dari dijalankannya agenda reformasi kepolisian.

Secara keanggotaan, sesuai Pasal 6 Perpres No.17/2005 komposisi Kompolnas terdiri dari tiga unsur, pertama, pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kedua, pakar kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan ketiga, tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Namun, masih sedikitnya calon yang mendaftar ke Sekretariat Pendaftaran di Mabes Polri, masa pendaftaran calon anggota Kompolnas di Sekretariat Pendaftaran di Mabes Polri hingga 20 April 2005 hanya 12 orang, yang antara lain, M. Situmorang, B. Moenajat, HBL Supriadi, Tenny Jusuf, Masohi Gurning, Nanang MM, F. Soetrisno, Rashid H Lubis, Bambang Susetyo, Momo Kelana, Roni Lihawa. Hingga akhir 2005, komisi tersebut belum terbentuk dan belum ditetapkan oleh Presiden SBY.

Lebih jauh, keberadaan Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas juga tidak lepas menuai kritik terutama menyangkut independensinya dalam menyeleksi dan menentukan 12 nama calon anggota Kompolnas yang akan diajukan ke Presiden. Seperti diketahui, anggota panitia seleksi tersebut ditunjuk melalui keputusan Kepala Kepolisian RI yang saat itu masih dijabat oleh Da’I Bachtiar.

Proses perekrutan anggota Kompolnas semestinya dilakukan secara transparan dan mengedepankan aspek kompetensi calon terutama yang memiliki komitmen terhadap reformasi kepolisian. Sebab, komposisi anggota Kompolnas akan sangat berpengaruh dan menentukan seberapa maksimal Kompolnas nantinya akan bekerja dalam mengawasi kinerja aparat kepolisian, termasuk independensi Kompolnas sendiri dalam bersikap terhadap Polri.

Terkait dengan itu, tidak sedikit berbagai lapisan masyarakat yang meragukan kinerja Kompolnas, terlebih jika dikaitkan dengan independensinya dari Polri. Hal itu disebabkan posisi Kompolnas yang secara structural sangat dekat dengan Presiden dan Kapolri, sehingga akan mempengaruhi independensi kerjanya.

Pada tataran kewenangan, Kompolnas juga masih memiliki sejumlah kelemahan. Hal itu terlihat dari tidak diberikannya fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri. Kompolnas hanya diberikan mandate sebatas memberikan masukan dan saran kepada Presiden tanpa adanya kewenangan pengawasan (Pasal 3 Perpres No. 17/2005). Kondisi demikian tentunya akan menjadikan Kompolnas mandul dan tidak berfungsi efektif dalam mengontrol kinerja kepolisian.

Kalau semangat awal upaya pembentukan Kompolnas merupakan bagian komprehensif dari pelaksanaan agenda reformasi kepolisian, maka sudah seharusnya Kompolnas diberikan fungsi pengawasan yang lebih untuk mengawasi kinerja aparat kepolisan bukan hanya sebatas memberikan masukan kepada Presiden.

Komisi Yudisial

Komitmen pemerintahan SBY-Kalla dalam melakukan reformasi hukum menyangkut lingkungan peradilan juga dilakukan dengan membentuk Komisi Yudisial. Komisi tersebut nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap lingkungan peradilan.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan agenda yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, pada 2004 lalu juga telah disahkan UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Sehingga menjadi jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk segera merealisasikan pembentukan komisi tersebut sebagai upaya untuk mendorong proses reformasi lembaga peradilan.

Proses Pembentukan Komisi Yudisial dimulai dengan ditandatanganinya Keppres No. 3/2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial pada 17 Januari 2005. Panitia Seleksi yang berjumlah 18 orang tersebut diketuai oleh Abdulgani Abdullah yang akan bertugas menyeleksi calon anggota Komisi Yudisial.

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial, anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Ketujuh anggota Komisi Yudisial tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang nantinya akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Sementara terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial, Pasal 13 UU No. 22/2004 memberikan Komisi Yudisial dua kewenangan, pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR (rekruitmen); kedua, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (pengawasan).

Namun, pemberian kewenangan tersebut dirasa sangat kurang terutama menyangkut fungsi pengawasan yang seharusnya diberikan secara maksimal dalam upaya mengawasi kinerja para hakim di berbagai institusi pengadilan. Selama ini institusi peradilan kita tidak memiliki kinerja yang baik, bobrok dan memprihatinkan terutama terkait banyaknya kasus suap (jual-beli kasus) di kalangan hakim dalam penanganan berbagai kasus.

Lebih lanjut, setelah melalui proses seleksi akhirnya terpilih tujuh anggota Komisi Yudisial, yaitu Muh Busro Muqoddas (Ketua), M.Thahir Saimima (Wakil Ketua), Zainal Arifin SH, HM Irawady Joenoes SH, Prof. Dr. Chatamarrasjid, Prof. Dr. Mustafa Abdullah dan Soekotjo Soeparto SH, LLM. Ketujuh calon yang terseleksi tersebut kemudian ditetapkan dan dilantik oleh Presiden SBY di Istana Negara pada 2 Juli 2005.

Pada bulan pertama masa kerja Komisi Yudisial, tercatat 130 dilaporkan masyarakat. Dalam menangani kasus sengketa Pilkada Depok misalnya, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi pemberhentian sementara selama satu tahun kepada ketua majelis hakim dan memberi teguran tertulis kepada empat anggota majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

Lebih jauh, kehadiran Komisi Yudisial tersebut tentunya menjadi ujung tombak dalam melakukan reformasi lembaga peradilan kita yang sangat bobrok. Dengan kewenangan yang dimilikinya Komisi Yudisial diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya dan menindak dengan tegas berbagai praktek jual beli kasus (suap) dalam proses peradilan.

Namun tidak dipungkiri bahwa Komisi Yudisial masih mengandung banyak kelemahan. Hal itu terlihat dari UU tentang Komisi Yudisial yang cenderung kompromis. Semisal kewenangan Komisi Yudisial sebatas rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA). Dibatasinya kewenangan KY tersebut akan menjadikan kerja Komisi Yudisial menjadi tidak maksimal dan efektif terutama dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Komisi Kejaksaan

Upaya reformasi lembaga penegak hukum lainnya juga dilakukan oleh Pemerintahan SBY-Kalla melalui pembentukan Komisi Kejaksaan sebagai salah satu agenda 100 hari di awal masa pemerintahannya. Komisi Kejaksaan merupakan komisi independen yang akan mengawasi kinerja lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dasar pembentukan Komisi Kejaksaan adalah UU No. 16/2005 tentang Kejaksaan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perpres No. 18/2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sama seperti kedudukan komisi pengawasan lain, Komisi Kejaksaan adalah lembaga non-struktural yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lebih lanjut, Perpres No. 18/2005 tersebut kemudian memandatkan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan 14 nama calon anggota Komisi Kejaksaan kepada Presiden (Pasal 18) untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Komisi Kejaksaan. Dalam menjaring 14 nama calon anggota Komisi Kejaksaan tersebut, Jaksa Agung dibantu oleh Panitia seleksi sebanyak 7 orang, yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) Achmad Lopa, Sekretaris JAMWas Hendarman Supandji, JAM Intelijen Basrief, Teguh Samudera, Zen Umar Purba, Munarman, serta Bambang Widjojanto.

Pada awal Mei 2005, Jaksa Agung kemudian menyerahkan 14 nama calon anggota Komisi Kejaksaan hasil seleksi panitia dari 206 orang yang mendaftar untuk segera dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Dan pada 7 Juli 2005 Presiden menetapkan 7 Anggota Komisi Kejaksaan dari 14 nama calon yang diserahkan oleh Jaksa Agung kendati sebenarnya telah mengalami keterlambatan jika mengacu pada Perpres No. 18/2005 yang mengharuskan penetapannya pada awal Mei 2005.

Secara komposisi, Komisi Kejaksaan yang beranggotakan tujuh orang itu mengacu pada Perpres No. 18/2005 tentang Komisi Kejaksaan, antara lain terdiri, mantan Jaksa, praktisi hukum dan anggota masyarakat. Fungsi dan tugas mereka adalah mengawasi, memantau dan menilai kinerja kejaksaan dan pegawai kejaksaan. Ketujuh orang terpilih tersebut yaitu antara lain, Amir Hasan Ketaren, Achmad Tinggal, Puspo Adji, Jugia Wahab, Maria Ulfah Rombot, Ali Zaidan dan Mardi Prapto.

Dalam hal kewenangan, sesuai Pasal 10 Perpres No. 18/2005 Komisi ini berfungsi melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja jasa dan pegawai kejaksaan; melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan; melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian yang dilakukan Komisi Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Kehadiran Komisi Kejaksaan tentunya sangat dibutuhkan dalam memperbaiki kinerja dan perilaku jaksa serta para pegawai kejaksaan. Sehingga pembentukan Komisi Kejaksaan tersebut dapat mendorong proses penegakan hukum khususnya menyangkut kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan yang ditangani oleh Kejaksaan akan menjadi lebih efektif dan mencerminkan asas keadilan.

Namun, keberadaan komisi ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kelemahan. Semisal menyangkut bentuk hukum yang menjadi paying bagi Komisi Kejaksaan yang bentuknya Peraturan Presiden. Harusnya, bentuk paying hukum untuk Komisi tersebut adalah UU. Sementara kelemahan kedua menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan yang terbatasi sehingga berpotensi tereduksi hanya menjadi lembaga yang menghasilkan masukan, laporan, saran, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Kendati demikian, langkah pemerintah SBY-Kalla yang membentuk berbagai komisi pengawasan tersebut justru sangat disayangkan karena tidak dibarengi dengan upaya penataan ulang dan perbaikan tentang komisi-komisi yang sudah ada khususnya Komnas HAM. Seperti diketahui, sepanjang 2005 Komnas HAM terlihat kurang efektif menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan HAM dan mengungkap kembali kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara terkait pemberantasan kasus-kasus korupsi (lihat pokok bahasan soal korupsi) kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata tidak bisa dilepaskan dari adanya kritik. Hal itu disebabkan oleh keberadaan komisi lainnya yang juga bertugas memberantas kasus korupsi, yakni Tim Tastipikor, yang dalam kerjanya justru seringkali bertabrakan dengan KPK. Banyak kalangan memandang kinerja yang dilakukan oleh Tim Tastipikor tersebut justru menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi.

Disarikan dari buku: Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan, Penulis: Rusdi Marpaung & J. Heri Sugianto, Hal: 25-30.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →