Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

Oleh   /   Rabu 21 Oktober 2015  /   Tidak ada komentar

Karena sifat pelaporannya yang suka rela tersebut, maka organisasi/perusahaan yang mengungkap informasi kinerja sosial dan lingkungan sering dituduh hanya melaporkan kinerja yang positif saja.

Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

Di banyak negara, pelaporan tentang kinerja sosial dan lingkungan suatu organisasi/perusahaan masih merupakan sebuah pelaporan yang bersifat suka rela (voluntary disclosure), bukan sebuah kewajiban. Salah satu negara yang sudah mempunyai aturan tentang pelaporan kinerja sosial dan lingkungan adalah Australia. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh UIG (Urgent Issues Group). Pada bulan Agustus 1995, UIG menerbitkan abstrak nomor 4 tentang “Disclosure of Accounting Policies for Restoration Obligations in Extractive Industries”.

Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pelaporan tahunan yang berakhir setelah tanggal 6 Oktober 1995 harus mengungkapkan informasi tentang jumlah kewajiban restorasi/pemulihan lingkungan yang harus diakui sebagai utang perusahaan dalam laporan keuangannya dan metode akuntansi yang diadopsi untuk menentukan jumlah utang tersebut. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk perusahaan yang bersifat ekstraktif, misalnya perusahaan penambangan. Akan tetapi, walaupun pengungkapan informasi tersebut berkaitan dengan pemulihan lingkungan, namun UIG memandangnya murni dari sudut pandang finansial.

Australia juga mengatur pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dalam The Corporation Law, section 299 (1). Peraturan tersebut menentukan bahwa jika operasi sebuah organisasi/perusahaan dibatasi secara signifikan oleh undang-undang lingkungan hidup pemerintahan commonwealth, negara bagian atau territorial, maka organisasi/perusahaan tersebut wajib melaporkan kinerja yang berkaitan dengan lingkungan dalam laporan direktur (Company’s Directors’ Report). Peraturan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari amandemen terhadap The Corporation Law yang berlaku efektif mulai 1 Juli 1998.

Berbeda dengan laporan kinerja lingkungan yang sudah ada ketentuannya, pada umumnya organisasi/perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kinerja sosialnya kepada publik. Sebagai contoh, belum ada ketentuan bahwa sebuah organisasi/perusahaan harus mengungkap informasi tentang dukungan positif dan sumbangannya terhadap masyarakat sekitar, informasi tentang kebijakan tenaga kerja dan pendidikan, atau dukungannya terhadap lembaga-lembaga amal. Organisasi/perusahaan diwajibkan melaporkan tentang jumlah pembayaran kepada para direktur dan eksekutif perusahaan, tetapi ketentuan tersebut hanyalah sebagai ekses dari tahun 1980-an dan 1990-an ketika para direktur dan eksekutif dianggap mendapat bayaran yang terlalu tinggi.

Posisi Australia dalam ketentuan pelaporan kinerja lingkungan dan sosial dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, sejak Juli 2000, perusahaan dana pensiun di Inggris diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang sejauh isu-isu sosial, lingkungan dan prinsip-prinsip etika dipertimbangkan dalam setiap keputusan investasi dana pensiun. Di Denmark, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki apa yang disebut dengan rekening hijau (green account), yang berisi tentang informasi mengenai prosedur pengendalian internal terhadap pengolahan limbah, ukuran-ukuran preventif dan pemulihan kembali, komplain-komplain serius kepada perusahaan, kebijakan perusahaan tentang lingkungan dan hasil dari kebijakan tersebut, syarat-syarat yang berkaitan dengan lingkungan bagi para supplier perusahaan, dan sejarah lingkungan perusahaan selama paling tidak lima tahun terakhir.

Kewajiban untuk memiliki rekening hijau (green account) dapat diterapkan kepada lebih dari 3000 perusahaan di Denmark yang mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan. Norwegia dan Swedia juga telah meningkatkan luas lingkup informasi lingkungan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan organisasi/perusahaan.

Australia masih minim dalam hal peraturan seperti yang berlaku di Inggris dan Denmark di atas. Tetapi, banyak organisasi/perusahaan di Australia yang secara suka rela melaporkan kinerja sosial dan lingkungan dalam laporan tahunannya. Karena sifat pelaporannya yang suka rela tersebut, maka organisasi/perusahaan yang mengungkap informasi kinerja sosial dan lingkungan sering dituduh hanya melaporkan kinerja yang positif saja, sedangkan informasi yang bersifat negatif sengaja tidak diungkap. Oleh karenanya diperlukan peraturan-peraturan yang baru. Akan tetapi setiap kali ada ketentuan baru hampir dipastikan akan mendapat protes dari kalangan industri, dan kekuatan lobi dari kalangan industri ini sangat kuat dalam mempengaruhi undang-undang termasuk standar akuntansi di Australia.

Pengungkapan informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan masih merupakan hal yang bersifat sukarela, sehingga banyak peneliti yang mempelajari motivasi organisasi/perusahaan dalam pengungkapan informasi yang bersifat sukarela tersebut. Kita akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan motivasi tersebut pada bagian selanjutnya dari bab ini. Kita juga akan membahas tentang inisiatif yang mendorong pengungkapan informasi kinerja sosial dan lingkungan tersebut.

Pada bagian berikut ini kita akan membahas tentang praktik-praktik akuntansi keuangan tradisional yang membatasi pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam pelaporan akuntansi. Tujuan umum pelaporan keuangan tradisional telah melahirkan pertanyaan di benak para akuntan “apakah ada relevansinya lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan dengan akuntansi?” Tetapi perilaku tersebut telah mengalami perubahan dalam dasawarsa terakhir ini.

Disarikan dari buku: Tujuan Pelaporan Keuangan, Penulis: Suwaldiman, M.Accy., SE., Akt., Hal: 89-91.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →