Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi

Oleh   /   Rabu 23 September 2015  /   Tidak ada komentar

Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip “rule of law”, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi

Salah satu instruksi khusus Presiden dalam Inpres No. 5/2004 kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS adalah menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara garis besar ada dua bidang pokok yang disusun dalam RAN PK Tahun 2004-2009 yaitu bidang pencegahan dan penindakan. Langkah pencegahan diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrument kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN PK 2004 – 2009 diprioritaskan pada:

  1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibesarkan biaya ekstra/pungutan liar.
  2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.
  3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip “rule of law”, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Sedangkan langkah pnindakkan dalam RAN PK 2004–2009 diartikan sebagai pengenaan sanksi/hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Langkah–langkah penindakan pemberantasan korupsi dalam RAN PK 2004–2009 diprioritaskan pada percepatan dan penegakkan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat serta pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Disarikan dari buku: Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan, Rusdi Marpaung & J. Heri Sugianto, Hal: 32-33.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Selengkapnya →