Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Risiko yang Dihadapi oleh LSM

Oleh   /   Rabu 10 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Kenyataan yang lebih keras dari potensi bahaya yang dihadapi oleh LSM yang melakukan advokasi kebijakan publik akan menjadi kontribusi yang sangat penting dalam pembahasan mengenai akuntabilitas LSM.

Risiko yang Dihadapi oleh LSM

Risiko yang Dihadapi oleh LSM

Yang aktif dalam advokasi kebijakan publik berbeda-beda dan senantiasa terkait dengan lingkungan tertentu dalam konteks khusus, yang merupakan masalah yang dibahas dalam hampir semua bab dalam buku ini.

Kenyataan yang lebih keras dari potensi bahaya yang dihadapi oleh LSM yang melakukan advokasi kebijakan publik akan menjadi kontribusi yang sangat penting dalam pembahasan mengenai akuntabilitas LSM, sebab parameter akuntabilitas selalu kontekstual dan terkait dengan penghormatan terhadap kebebasan dasar serta berbagai pembatasan atas kebebasan tersebut.

Kalangan pemerintah dan penguasa menggunakan berbagai cara dan jalan untuk melakukan kompromi, mengganggu atau menghentikan kegiatan LSM. Kami memilah lima kategori taktik yang paling lazim digunakan, diurut menurut tingkat kekerasannya:

  • Menggoyang kredibilitas: Para penguasa dapat mencoba menggoyang kredibilitas sebuah LSM dengan menyatakan bahwa mereka memicu konflik (terutama konflik agama dan etnis) atau membahayakan stabilitas dengan mengimpor nilai-nilai asing dan pengaruh donor asing. Suara LSM dalam wacana kebijakan publik seringkali dibungkam dengan menyatakan bahwa mereka adalah ancaman bagi keamanan nasional atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Taktik lain yang lazim digunakan adalah dengan mengatakan bahwa LSM hanya menyuarakan aspirasinya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah atau mendapat keuntungan finansial, atau bahwa mereka tidak mewakili siapapun. Menggoyang kredibilitas dapat pula berbentuk pengabaian terhadap nilai suatu informasi atau menolak relevansi saran-saran yang disampaikan oleh suatu LSM.
  • Mengkooptasi atau mengebiri: Otoritas multinasional, pemerintah atau para aktor sektor swasta mencoba untuk mengkooptasi atau mengebiri LSM dengan cara memboroskan energi dan sumberdaya mereka untuk hal-hal yang tidak penting dan melibatkan mereka pada program-program pemerintah, berbagai komisi atau urusan birokrasi. Mereka dapat pula menciptakan kompetisi ‘bersahabat’ dengan membentuk organisasi masyarakat yang mirip tetapi palsu, yang tujuan utamanya adalah untuk membela kekuasaan resmi, membingungkan masyarakat serta menjatuhkan martabat LSM. Benar atau tidaknya suatu LSM dikooptasi biasanya dapat diperdebatkan dan tidak dapat dipastikan secara hitam-putih dibandingkan dengan berbagai risiko dan ancaman lain yang didiskusikan dalam buku ini. Kooptasi tergantung dari cara melihatnya dan pendapat seseorang seringkali tergantung dari di mana ia berada. Bagi sebuah LSM, kesempatan untuk `memperoleh sebuah tempat duduk di meja perundingan’ atau terlibat dalam proses pembuatan kebijakan resmi mungkin merupakan pilihan terbaik dalam situasi tertentu, Bagi LSM lain, terlibat dalam proses yang sama mungkin dianggap pertanda kekalahan (Tandon, 1989).
  • Menggoyang legalitas: Kalangan pemerintah dapat juga mempersoalkan legalitas sebuah LSM dengan cara membatasi ruang gerak bagi semua LSM. Pemerintah dapat mempersulit akses ke, atau membatasi sumber-sumber, dukungan finansial. Mereka dapat menciptakan ketidakpastian melalui peraturan yang dikeluarkan (baca tulisan Kang dalam buku ini) atau meminta kelengkapan administratif yang sulit dipenuhi. Banyak pemerintah yang menuntut adanya audit oleh pemerintah, yang berarti campur tangan. Kadangkala pemerintah juga meminta hak untuk menentukan dewan pengurus atau staf suatu LSM, atau hak untuk menunjuk jajaran eksekutif. Ada juga sejumlah rezim yang sudah tidak lagi mewajibkan LSM untuk mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan legal yang lain.
  • Mengganggu aktivitas: Pemerintah dapat juga mengintervensi aktivitas LSM pada tingkat operasional dengan cara menolak memberikan informasi yang, secara hukum, meru-pakan wilayah publik (Majot, Bab 13). Mereka dapat memerintahkan LSM agar memberikan informasi yang diperlukan walaupun tidak ada dasar hukum untuk perintah semacam itu, mengganggu sarana komunikasi, surat-menyurat dan memantau email, atau menempatkan seorang agen di dalam LSM bersangkutan. Mereka dapat pula mengenakan larangan perjalanan terhadap staf LSM dan membekukan rekening bank (Streetnet International, 2006).
  • Campur tangan yang melanggar hukum: Terakhir, hak atau supremasi hukum tidak ada artinya bagi sebagian rezim otoritarian. Pemerintahan semacam ini mungkin mengambil tindakan di luar hukum untuk mengganggu kegiatan LSM dengan paksaan, merusak sarana kerja, menuduh staf LSM sebagai kriminal, melecehkan para sukarelawan atau mengancam keselamatan orang-orang yang berafiliasi dengan LSM. LSM diawaki oleh orang-orang yang hak-haknya dapat sangat terancam untuk dilanggar.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip, Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 9-11.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →