Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Saat dan Tempat Pajak Terutang

Oleh   /   Senin 2 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 adalah pada saat penyerahan BKP dan atau JKP dan pada saat impor BKP (masuk daerah pabean).

KeuanganLSM

Saat dan Tempat Pajak Terutang

Saat Pajak Terutang

Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 adalah

  • pada saat penyerahan BKP dan atau JKP;
  • pada saat impor BKP (masuk daerah pabean);
  • pada saat pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP;
  • pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  • pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  • pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tempat Pajak Terutang

Tempat pajak terutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU PPN 1984 adalah

  • tempat tinggal atau tempat kedudukan;
  • tempat kegiatan usaha dilakukan;
  • tempat BKP dimasukkan dalam hal impor;
  • tempat orang pribadi dan/atau badan terdaftar sebagai WP dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean;
  • tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  • satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak.

Selanjutnya, tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan KEP-DJP No. 525/PJ/2000 adalah seperti berikut:

  • Untuk penyerahan di dalam daerah pabean, pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.
  • Impor BKP, pajak terutang di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean.
  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pajak terutang di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP.
  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaan dan pajak terutang di tempat bangunan didirikan.
  • Ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 21-22.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →