Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Sanksi Penyalahgunaan Kewenangan

Oleh   /   Jumat 12 September 2014  /   Tidak ada komentar

Meski umum diyakini publik maupun kalangan LSM sendiri bahwa tingkat moral para aktivis LSM itu tinggi, tidak sedikit juga kita mendengar terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para aktivisnya seperti contoh kasus dugaan korupsi yang menjerat LSM penerima dana bansos di Sulawesi Selatan (Antaranews.com, 2012).

KeuanganLSM

Sanksi Penyalahgunaan Kewenangan

Ketentuan tentang sanksi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (korupsi) juga menjadi indikator penerapan Kode Etik Konsil. Namun sayangnya, sejumlah LSM tidak memiliki kebijakan terkait hal ini. Meski umum diyakini publik maupun kalangan LSM sendiri bahwa tingkat moral para aktivis LSM itu tinggi, tidak sedikit juga kita mendengar terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para aktivisnya seperti contoh kasus dugaan korupsi yang menjerat LSM penerima dana bansos di Sulawesi Selatan (Antaranews.com, 2012).

Aturan tertulis yang mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi di lembaga, diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi dan menciptakan aktivis .LSM yang lebih berintegritas. Di kelompok lembaga yang sudah sesuai Kode Etik Konsil, sebanyak 77,8% telah memiliki kebijakan pemberian sanksi atas penyalahgunaan kewenangan dan jabatan, 11,1% memiliki aturan namun tidak menjalankan, dan 11,1% lainnya tidak memiliki sanksi tertulis.

Sementara di kelompok lembaga yang belum sesuai Kode Etik Konsil, hanya 11,1%lembaga yang memiliki ketentuan tertulis pemberian sanksi atas penyalahgunaan kewenangan dan jabat-an, 33,3% memiliki ketentuan namun tidak menjalankan, dan 55,6% tidak memiliki ketentuan tertulis tentang sanksi. Bentuk sanIcsi yang diberikan bermacam-macam dan bertingkat di setiap lembaga.

 

Pencegahan dan Sanksi atas Tindak Kekerasan

Indikator lain dari penerapan etika LSM adalah adanya pencegahan dan sanksi terhadap tindak kekerasan. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan di ruang publik tetapi juga di ranah privat yang melibatkan aktivis LSM. Kekerasan tidak hanya terkait kepentingan pribadi, melainkan juga yang terjadi untuk memperjuangkan sebuah isu tertentu terkait misi organisasi.

Dari 18 lembaga sampel analisis, hanya 44,4% yang memiliki aturan pencegahan dan sanksi atas tindak kekerasan. Dari jumlah tersebut, 88,9% lembaga termasuk kelompok yang sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil. Sementara itu terdapat 11,1% yang memiliki aturan namun tidak mempunyai sanksi yang tegas dan tidak dijalankan. Sejumlah 44,4% lembaga tidak memiliki aturan terkait pencegahan tindak kekerasan; sebagian besarnya berkategori lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik Konsil (88,9%).

 

Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 51-52.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →