Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Sanksi Penyampaian SPT yang tidak Lengkap

Oleh   /   Selasa 10 Januari 2012  /   Tidak ada komentar

Dalam UU KUP telah ditetapkan bahwa bagi Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak lengkap akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A, Pasal 38 huruf b, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d.

Dalam UU KUP telah ditetapkan bahwa bagi Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak lengkap akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur berikut:

  • Pasal 13A:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

  • Pasal 38 huruf b:

Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun .

Dalam UU KUP telah ditetapkan bahwa bagi Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak lengkap akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A, Pasal 38 huruf b, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d.

  • Pasal 39 ayat (1) huruf d:
  1. Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorangmelakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
  3. Di antaranya menyatakan: Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Disarikan dari buku: Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan, penulis: Liberti Pandiangan, halaman: 37-38.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →