Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Referensi  >  Artikel saat ini

SAP Standar Akuntansi Pemerintah [PP RI No. 24 Th 2005]

Oleh   /   Selasa 11 Maret 2014  /   Tidak ada komentar

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang sedikitnya meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Pencatatan Atas Laporan Keuangan.

KeuanganLSM

SAP Standar Akuntansi Pemerintah [PP RI No. 24 Th 2005]

Dihimpun Oleh: Redaksi Sinar Grafika
Penerbit: Sinar Grafika
Cetakan pertama, Agustus 2005
Cetakan kedua, Juli 2006
Perancang kulit, Haka Advertising
Dicetak oleh Ikrar Mandiriabadi

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem tatanan kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good government yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan akuntabilitas publik maupun pusat. Arti penting akuntabilitas dalam good government tampaknya semakin disadari sebagaimana terlihat dari aturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang sedikitnya meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Pencatatan Atas Laporan Keuangan.

Semoga dengan diberlakukannya PP RI Np. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini, kinerja pemerintah pusat lebih transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Akuntansi Desa

Selengkapnya →