Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

Oleh   /   Senin 3 Juli 2017  /   Tidak ada komentar

Sebelum MK terbentuk, mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang belum tersedia. Karena itu, dikenal luas adanya doktrin de wet is onschenbaar.

Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

MK terbentuk pada bulan 16 Agustus 2003[1], berdasarkan pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6) serta Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Sebelum MK terbentuk, mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang belum tersedia. Karena itu, dikenal luas adanya doktrin de wet is onschenbaar, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun, termasuk oleh para hakim. Hakim hanya boleh menerapkan undang-undang, tidak boleh menilai undang-undang. Setiap undang-undang yang sudah disahkan berlaku untuk umum dianggap sudah bersifat final dan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat sebagaimana terwakili dalam keanggotaan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama-sama dengan pemerintah.

Di Belanda, sejak dulu sampai dengan sekarang, doktrin de wet is onschenbaar berlaku dengan sangat mutlak. Yang dianggap supreme dalam sistem politik Kerajaan Belanda disamping Raja atau Ratu adalah rakyat yang mekanismenya diwujudkan melalui pemilihan umum guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Di Belanda, seperti juga di Inggris, struktur parlemen terdiri dua kamar, yaitu de eerste kamer atau majelis rendah dan de tweede kamer atau majelis tinggi[2]. Secara simbolis, kamar pertama ini dipimpin oleh kepala negara, yaitu Raja atau Ratu. Sedangkan kamar kedua, sepenuhnya diisi oleh para anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umun sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Karena itu, dalam konteks kedua kamar parlemen ini, terutama pada kamar kedua, berlaku prinsip kedaulatan rakyat secara penuh. Sedangkan pada kamar pertama, berlaku doktrin Queen in Parliament atau King in Parliament yang meskipun hanya bersifat simbolis tetap menjadi ciri dari monarki konstitusional Belanda sampai sekarang.

Dengan adanya prinsip Queen in Parliament atau King in Parliament itu, maka yang dianggap terlibat dalam setiap pembentukan undang-undang ada tiga institusi, yaitu (i) Raja atau Ratu, (ii) House of Lords, dan (iii) House of Commons.

Karena itu, dipandang aneh jika produk undang-undang masih dimungkinkan untuk dinilai oleh hakim. Hal yang sama juga berlaku di Kerajaan Inggris, meskipun kerajaan ini menganut sistem hukum yang berbeda. Kerajaan Belanda mengikuti tradisi civil law, sedangkan Kerajaan Inggris, menganut tradisi common law.

Kedua negara ini, sama-sama menganut prinsip bahwa undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, karena undang-undang merupakan produk dari lembaga yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Karena itu, perdebatan mengenai diterima tidaknya ide pengujian atau judicial review atas konstitusionalitas undang-undang terkait erat dengan diskusi mengenai prinsip supremacy of parliament[3] .

Di negara yang menganut prinsip supremasi parlemen, yang menganggap bahwa kekuasaan negara tidak terpisah-pisah ke dalam hubungan yang setara atau sederajat satu sama lain, ide pengujian itu tidak masuk akal untuk diterima[4].

Sampai sekitar awal abad ke-19, gagasan yang dianggap paling maju adalah gagasan yang mengubah paradigma kedaulatan raja menjadi kedaulatan hukum[5]. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan parlemen di banyak negara yang mengalami gelombang demokratisasi.

Lebih maju lagi, pengangkatan para anggota parlemen itu kemudian diharuskan melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Jalan pikiran demikian inilah yang berkembang, baik dalam teori maupun praktik, sampai awal abad ke-19, yaitu adanya prinsip supremasi parlemen atau parliamentary supremacy[6].

Dalam praktik penerapannya, gagasan diwujudkan dalam tiga kemungkinan bentuk. Pertama, prinsip supremasi parlemen itu diwujudkan secara substansial seperti di Perancis dan berbagai negara demokrasi barat lainnya sampai abad ke-19. Produk parlemen yang bersifat supreme itu tidak boleh dinilai oleh para hakim.

Hakim hanya boleh menerapkan, bukan menilai undang-undang. Kedua, gagasan supremasi parlemen itu diwujudkan dalam maknanya yang simbolis berhubungan dengan kedudukan kepala negara yang merupakan simbol pimpinan dari majelis tinggi. Prinsip inilah yang dinamakan King in Parliament atau Queen Parliament[7].

Berhubung dengan doktrin simbolis ini, tidak mungkin dapat diizinkan bahwa produk-produk parlemen yang salah satu kamarnya justru dikepalai oleh kepala negara akan dinilai oleh lembaga lain atau cabang kekuasaan lain.

Pendek kata, di Inggris dan begitu pula di Belanda, setiap undang-undang dibuat dengan keterlibatan tiga pihak, yaitu (i) kepala negara, (ii) majelis rendah (de eerste kamer). Ketiganya sama-sama berperan, sehingga hasilnya, tidak dapat dibenarkan untuk dinilai lagi oleh pengadilan sebagai lembaga keempat[8]

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 45-47

[1] Jika mengikuti ketentuan pengesahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana lazimnya penentuan tanggal kelahiran dari lembaga-lembaga negara yang lain, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut lahir pada tanggal 13 Agustus 2003. Namun, kalau yang dijadikan patokan adalah pelantikan atau pengucapan sumpah 9 orang hakim pertama di Istana dengan disaksikan oleh Presiden, maka tanggal kelahiran itu dapat dikatakan tanggal 16 Agustus 2003. Akan tetapi, secara yuridis konstitusional, lembaga Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya sudah eksis atau sudah terbentuk pada saat disahkannya perubahan Keempat UUD 1945 dalam Rapat Paripurna MPR-RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Sejak itu, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk sementara waktu oleh Mahkamah Agung, sampai lembaga baru ini dibentuk secara aktual. Dengan demikian, kita dapat membedakan antara pembentukan yuridis ketika kewenangannya sudah mulai eksis dengan pembentukan aktual ketika UU-nya disahkan atau ketika kesembilan hakim pertama resmi diangkat.

[2] Di Negara lain, biasanya majelis tinggi justeru adalah Senat sedangkan majelis rendah adalah DPR. Tetapi di Belanda, keadaannya terbalik. Senat adalah ‘de tweede kamer’ sedangkan DPR adalah ‘de eerste kamer’.

[3] Maurco Cappalletti, Judicial Review in Contemporary World, The Bobbs Meril Inc., 1971, dan Lee Bidges, George Meszaros, dan Maurice Sunkin, Judicial Review in Perspective, Cavendish Publishing Ltd., London, 1995.

[4] Lihat Herman Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in Post-Europe, The University of Chicago Press, Chicago, 2000; juga Mauro Cappalletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford, 1989.

[5] Alec Stone sweet, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 1992.

[6] Herman Schwatz, Op.Cit.

[7] Geoffrey Philip Wilson, Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Cambridge University Press, 1976, hal. 2225.

[8] Ibid.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →