Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Sesudah MK Terbentuk

Oleh   /   Senin 17 Juli 2017  /   Tidak ada komentar

Pada hakikatnya, Mk itu berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar.

Keadaan yang digambarkan diatas tentu saja sangat berubah setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Lembaga ini oleh UUD 1945 diberi lima kewenangan[1], yaitu:

  • Menguji konstitusionalitas undang-undang;
  • Memutus sengketa lembaga negera yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  • Memutus perselisihan hasil pemilu;
  • Memutus pembubaran partai politik; dan
  • Memutus pendapat dan anggapan DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah memenuhi syarat untuk diajukan usul pemberhentiannya kepada MPR.

Menurut pendapat saya, kelima kewenangan tersebut pada pokoknya dapat kita kaitkan dengan enam fungsi MK sebagai (i) the Guardian of the Constitution, (ii) the Guardian of Democracy, (iii) the Protector of Citizen’s Constitutional Rights, (iv) the Protector of Human Rights, (v) the Constitutional Arbitrase, dan/atau sebagai (vi) the Final Interpreter of the Constitution.[2]

Pada hakikatnya, Mk itu berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar. Bahkan, menurut Alec Stone Sweet[3] , (i) They operate as ‘counterweight’ to majority rule, (ii) They, ‘pacify’ politics, (iii) They legitimize public policy, dan (iv) They protect human rights. Karena itu, kita dapat menyatakan fungsi MK dalam sembilan poin sebagai berikut, yaitu:

  • Pengawal Konstitusi;
  • Pengawal Demokrasi;
  • Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara;
  • Pelindung Hak Asasi Manusia;
  • Arbirase Konstitusional atas Sengketa Lembaga Negara;
  • Penafsir Final Konstitusi;
  • Pengimbang antara Prinsip “Majority Rule” dengan “Minority Right”;
  • Penjamin Proses Politik yang Damai; dan
  • Penjamin Legitimasi atas kebijakan Publik.

Dari perspektif yang lain, MK dapat pula disebut mempunyai fungsi sebagai (vii) the Protector of Minority Rights, yaitu melindungi suara minoritas yang kalah dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di parlemen (majority rule), (viii) menjamin proses politik yang damai, dan (xi) menjamin legitimasi atas kebijakan publik yang ditetapkan.

Banyak sekali sarjana hukum yang tidak paham dan tidak mau memahami kaitan antara Mahkamah Konstitusi itu dengan keempat, keenam, atau ketujuh fungsi tersebut sebagaimana dapat dibaca dan dipelajari dari semua MK yang sudah lebih dulu berkembang di lebih dari 80 negara lain dewasa ini. Bahkan, para guru besar hukum tata negara yang tidak pernah membaca buku-buku tentang MK di berbagai negara di dunia, tidak mengerti dan lucunya juga tidak mau mengerti mengenai fungsi-fungsi tersebut.

Misalnya, ada beberapa sarjana hukum kita, termasuk diantaranya guru besar hukum tata negara, yang ngotot menentang pendapat saya bahwa MK itu adalah the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution dan begitu pula fungsi-fungsi lain yang saya kemukakan di atas. Namun setelah beberapa waktu akhirnya yang bersangkutan tidak kedengaran lagi menentang karena memang dalam berbagai buku hukum tata negara (constitutional law) di negara-negara lain, semua istilah itu biasa dipakai. Rupanya si sarjana hukum dan guru besar hukum tata negara tersebut belum pernah membaca satu buku pun tentang MK dari negara-negara lain.

Hukum tata negara hanya dipahami dengan menggunakan common sense yang bersifat positivis dan domestik dengan sumber referensi yang sangat terbatas. Perdebatan tentang hukum tata negara dibawa ke ranah perdebatan tentang kata-kata apa yang tertulis dalam teks konstitusi. Kasihan sekali mahasiswa hukum Indonesia yang dididik dan diajari oleh para sarjana hukum dengan kualitas yang demikian itu.

Semua ini salah satunya disebabkan, karena ilmu hukum tata negara itu sendiri selama ini sangat berorientasi domestik. Hukum tata negara hanya dipahami sebagai hukum positif, bukan sebagai ilmu yang bersifat universal. Karena itu, para guru besar dan sarjana hukum tata negara tidak merasa ada keharusan membaca dan mempelajari konstitusi negara lain ataupun buku-buku tentang hukum tata negara lain di dunia. Padahal dewasa ini, tidak ada lagi konstitusi yang murni bersifat nasionalistik.

Sekarang ini, dapat dikatakan semua negara konstitusional di dunia sudah bersifat saling mempengaruhi satu sama lain dalam gagasan, ide-ide, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang dianggap luhur dan ideal dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, yang diadopsikan ke dalam rumusan undang-undang dasar masing-masing. Karena itu, untuk memahami konstitusi negara kita sendiri secara mendalam, kita harus membaca dan mempelajari konstitusi dan sistem konstitusi negara lain di dunia yang mempunyai kemiripan dengan ide-ide yang dituangkan dalam konstitusi negara kita sendiri.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 50-52

[1] Kadang-kadang saya pergunakan istilah empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan mengacu kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan satu kewajiban mengacu kepada ketentuan pasal 7B ayat (4) UUD 1945.

[2] Lihat buku-buku dan makalah saya mengenai soal ini, misalnya, buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 604; Lihat juga Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, Jakarta, 2006; dan berbagai makalah tentang “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Lihat http://www.jimly.com.

[3] Alec Stone Sweet, Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe, Oxford University Press, New York, 2000, hal. 137.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

Selengkapnya →