Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Sistem Monitoring Program Bantuan Sosial Pemerintah

Oleh   /   Selasa 6 Februari 2018  /   Tidak ada komentar

Saat ini, proses monitoring atas program-program bantuan sosial tersebut dilakukan dengan pendekatan yang kurang terstruktur, sporadis, berorientasi pada “shaming and naming” dengan mencari-cari kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan berorientasi konflik.

keuanganLSM

Sistem Monitoring Program Bantuan Sosial Pemerintah

Munculnya kasus-kasus penyelewengan dana-dana program bantuan sosial pemerintah tersebut disebabkan oleh persoalan-persoalan baik dari pihak penyelenggara (supply side) maupun pihak penerima (demand side). Dari supply side, persoalan-persoalan yang muncul meliputi: (1) ketiadaan kerangka legal yang menjamin integritas dan akuntabilitas; (2) lemahnya enforcement terhadap kerangka legal tersebut; dan (3) lemahnya institusi pendukung kerangka legal tersebut (misalnya ketiadaan institusionalisasi atas transparansi atau pemberlakuan sistem insentif untuk mendukung integritas dan akuntabilitas tersebut). Sementara pada sisi demand persoalan-persoalan tersebut muncul karena lemahnya partisipasi masyarakat, yang dapat terdiri dari CSO atau kelompok demander (penerima) lainnya, untuk meminta berjalannya integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana-dana tersebut.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa aspek sebagai berikut: (1) lemahnya kapasitas dari masyarakat dalam melakukan demanding; (2) ketidakterorganisasiran kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan demanding; (3) komunikasi antara kelompok warga dengan media massa kurang terjalin baik, sehingga pemberitaan atas kasus-kasus masyarakat terkait tiga program pemerintah tersebut kurang jadi prioritas.

Persoalan-persoalan dalam implementasi program bantuan sosial tersebut, terjadi karena kurang kuatnya sistem monitoring yang diterapkan dalam implementasi program-program tersebut. Dalam pengamatan kami, sistem monitoring dalam implementasi program-program bantuan sosial masih dapat ditingkatkan dari yang ada saat ini. Peningkatan tersebut adalah dengan berusaha melibatkan lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat program untuk terlibat juga dalam proses monitoring. Selain itu, proses monitoring yang sifatnya multi-dimensi, multi stakeholder, tidak searah, namun masih dapat dilakukan dengan murah, perlu dikembangkan.

Sistem monitoring atas implementasi program-program bantuan sosial pemerintah tersebut, menurut kami bisa diperbaiki dengan menghadirkan instrumen yang relevan. Mengingat saat ini tidak cukup tersedia instrumen untuk kebutuhan pengawasan tersebut. Saat ini, proses monitoring atas program-program bantuan sosial tersebut dilakukan dengan pendekatan yang kurang terstruktur, sporadis, berorientasi pada “shaming and naming” dengan mencari-cari kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan berorientasi konflik. Dengan pendekatan tersebut, meskipun proses monitoring atas program-program bantuan sosial pemerintah marak dilakukan, namun solusi konkrit untuk perbaikan sistemik program jarang sekali diperoleh.

Instrumen audit sosial yang kami susun ini, setelah melalui berbagai penelitian dan penerapan langsung di lapangan, kami susun ini berusaha memberi sumbangan atas ketiadaan instrumen monitoring program-program bantuan sosial yang relevan saat ini. Instrumen audit sosial tersebut kami beri nama Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS). Salah satu karakteristik dari instrumen tersebut adalah mendorong proses monitoring yang sifatnya dialogis dan berbasis dialog stakeholder. Modul ini berusaha membagi pengalaman mengenai upaya PATTIRO mengembangkan dan mempraktekkan instrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder. Instrumen tersebut dibuat dalam kerangka mendukung munculnya monitoring atas program-program bantuan sosial pemerintah dengan cara seperti yang dikemukakan di atas. Instrumen tersebut dikembangkan oleh PATTIRO dengan dibantu oleh lembaga think tank Internasional dari Amerika yang bernama Global Integrity (United States).

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 5-7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →