Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Sistem Nilai Runtuh dan Etika Diabaikan

Oleh   /   Sabtu 26 November 2011  /   Tidak ada komentar

Meski wacana gerakan antikorupsi terus digalakkan, praktik korupsi terus merajalela, bahkan melibatkan lingkaran kekuasaan elite politik. Selain penegakan hukum lemah, semua itu terjadi akibat bangsa ini kehilangan sistem nilai baik.

keuangan LSM

Korupsi sekarang ini, terfragmentasi, menyebar ke mana-mana.

Sumber: KOMPAS, Sabtu, 26 November 2011, Hal 1.

Jakarta, Kompas – Meski wacana gerakan antikorupsi terus digalakkan, praktik korupsi terus merajalela, bahkan melibatkan lingkaran kekuasaan elite politik. Selain penegakan hukum lemah, semua itu terjadi akibat bangsa ini kehilangan sistem nilai baik.

Penilaian itu diutarakan Guru Besar Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung, Bambang Sugiharto, Jumat (25/11).

Menurut Bambang, banyak penyebab yang membuat korupsi merajalela di Indonesia. Sistem nilai di bangsa ini sudah ambruk dan kehilangan wibawa akibat pergeseran nalar dan interaksi dengan budaya global. Sistem nilai itu mencakup orientasi hidup, kejujuran, kesetiaan, kebenaran, budi, kesadaran publik, atau komitmen. Jika dulu pasti, kini nilai-nilai itu sangat relatif.

Dengan sistem nilai yang tidak kuat, perilaku masyarakat menjadi goyah dan lahir sistem nilai baru yang kian permisif. Soal sukses, misalnya, kini sangat dimaknai secara material, dihitung dari karier, jabatan, atau gaya hidup. Budaya permisif kian subur akibat masyarakat mementingkan simbol, tampilan.

Kesadaran atas hak milik perorangan dan hak publik serta penghargaan atasnya juga kacau-balau. Ketika ada peluang ke akses politik, sosial, dan ekonomi, sebagian masyarakat memenuhi hasrat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya kendati menerabas tata aturan.

”Saat bersamaan, hukum tidak berjalan dengan semestinya. Semua hal bisa diatur, termasuk hukuman terhadap koruptor,” katanya.

Hukum tidak berjalan semestinya karena kalangan penegak hukum yang diharapkan berperan memberantas korupsi justru terlibat di dalamnya. Hal ini, menurut budayawan Radhar Panca Dahana, menunjukkan aparatur negara mengabaikan etika. Etika aparatur negara menempatkan penegak hukum sebagai abdi masyarakat, tetapi yang terjadi justru mereka berperan sebagai penguasa dan menindas rakyat dengan perilaku koruptif.

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, upaya pemberantasan korupsi tak berjalan efektif. Organ pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tak fokus ketika korupsi menjadi kejahatan yang terfragmentasi.

Korupsi sekarang ini, kata dia, terfragmentasi, menyebar ke mana-mana. Tak bisa KPK hanya memberantas di sana-sini. KPK mesti fokus memberantas korupsi pada dua sumber utamanya, yaitu di DPR dan aparat penegak hukum. (IAM/BIL)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →