Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Sistem Pendanaan Partai Perlu Direformasi

Oleh   /   Kamis 26 Mei 2011  /   Tidak ada komentar

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan sistem pendanaan partai perlu direformasi akibat kian tingginya korelasi antara kasus suap dan korupsi dengan sumber pendanaan partai.

keuanganLSM

Sistem Pendanaan Partai Perlu Direformasi

Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis, 26 Mei 2011

Oleh : John Andhi Oktaveri

JAKARTA: Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan sistem pendanaan partai perlu direformasi akibat kian tingginya korelasi antara kasus suap dan korupsi dengan sumber pendanaan partai.
Menurut Burhanuddin, minimnya dana partai telah membuka peluang bagi masuknya dana dari pelaku korupsi dengan imbalan mereka akan mendapat perlindungan dari partai tersebut. Akibatnya, kompromi politik terjadi ketika kader tersebut terlibat dalam satu tindak pidana suap maupun korupsi.

“Keputusan Dewan Kehormatan terhadap Muhammad Nazaruddin merupakan kompromi setengah hati. Ada keinginan berhentikan secara maksimal, tapi di sisi lain ada yang menilai merugikan Demokrat,” ujar Burhanuddin memberikan contoh kasus dalam diskusi bertema “Membedah kasus Nazaruddin” di Gedung DPR hari ini.

Selain Burhanuddin, turut menjadi nara sumber dalam diskusi itu aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti dan juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Tindakan Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat Nazaruddin dari jabatan bendahara umum PD tanpa memecatnya dari keanggotaannya di DPR, kata dia, tidak lepas dari dugaan besarnya sumbangan politisi itu kepada partainya .

Kondisi itu akan memicu munculnya kasus-kasus serupa sehingga akselerasi tindak korupsi terkait politik menjelang 2014 kian meningkat.

Burhanuddin mengatakan selain meningkatkan sumbangan dana dari pemerintah, reformasi anggaran partai juga bisa dilakukan dengan menginzinkan parpol membentuk perusahaan. Dengan demikian, parpol bisa lebih selektif menerima kader partai dan tidak bergantung pada sumbangan donatur yang punya kepentingan.

Dengan kedua opsi itu, ujar Burhanuddin, Undang-undang Pemilu tidak perlu lagi membatasi sumbangan donatur untuk kepentingan pemilihan presiden.

Haris mengatakan pemecatan Nazaruddin bertujuan untuk menyeklamatkan citra PD. Akan tetapi menjadi aneh ketika Nazaruddin dibiarkan ikut mencederai parlemen dengan tidak memecatnya sebagai anggota DPR.

“SBY harus menginstruksikan kepada Fraksi Demokrat di DPR agar Nazaruddin diberikan sanksi di tingkat arlemen,” ujarnya menegaskan.

Menurut Haris, persoalan pelanggaran etika seharusnya tidak perlu menunggu ketetapan hukum. Dengan demikian Nazaruddin juga seharusnya dipecat dari keanggotaannya di DPR, ujar Haris.

Menurut dia, SBY harus konsisten untuk memberantas korupsi tidak saja di tubuh PD, namun juga ikut membersihkan citra buruk karena Partai Demokrat sering dituding sebagai tempat berlindung bagi para koruptor.

“Kalau SBY tidak berani memberi sanksi kepada politisi yang sudah bermasalah dengan etika dan hukum berarti Partai Demokrat egois dan hanya menyelamatkan citra partai,” ujar Haris menegaskan. (ea)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →