Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik Sebuah Kebutuhan Mendesak (Summary Executive)

Oleh   /   Kamis 6 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu.

KeuanganLSM

Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik Sebuah Kebutuhan Mendesak (Summary Executive)

Berdasarkan survei Transparency International, Indonesia berada di urutan ke-96 sebagai negara paling korup di dunia. Kenyataan ini tentu sangat menyakitkan. Namun bukan berarti korupsi tidak dapat dibasmi. Banyak contoh dari negara yang awalnya dirundung korupsi akhirnya bisa mengatasinya dengan derajat yang signifikan.

Korupsi dapat dibasmi apabila seluruh elemen bangsa mau dan sungguh-sungguh berkerja keras. Transparency International berkeyakinan, untuk membasmi korupsi harus dimulai dengan menciptakan proses politik yang sehat dan bersih dari politik uang. Proses politik yang sehat dan bersih ini harus dengan pembiayaan politik yang transparan dan bertanggungjawab.

Namun demikian, untuk menciptakan proses politik seperti ini, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan berat. Lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan politik merupakan persoalan utama yang dihadapi. Hal ini tercermin dengan tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik, seperti dicontohkan pada kasus korupsi “Bulog Gate,” yang melibatkan para petinggi partai Golkar.

Pada pemilu 1999 lalu terlihat betapa maraknya praktek “politik uang.” Beberapa partai politik diduga mempengaruhi para pemilih dengan iming-iming uang. Di beberapa daerah upaya ini popular dengan istilah “serangan fajar.” Selain itu, beberapa pihak diketahui mencoba mempengaruhi partai politik tertentu melalui sumbangan yang diberikan. Sejumlah partai diketahui menggunakan fasilitas publik untuk keperluan kampanye.

Praktek-praktek tersebut diperparah dengan tidak memadainya laporan keuangan partai-partai politik, baik dalam laporan rutin maupun laporan kegiatan pemilu. Tidaknya memadainya laporan-laporan ini selain karena ketidakrapihan dan keteledoran mereka, juga disebabkan oleh belum adanya standar akuntansi keuangan yang komprehensif untuk partai politik. Standar yang dipakai saat ini (PSAK 45, standar pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba) sangat tidak mencukupi karena tidak mengakomodasi karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba yang lain.

Atas dasar itulah Transparency International Indonesia melakukan studi mengenai standar keuangan khusus partai politik yang dilakukan pada April-Juli 2002. Studi ini dilakukan dengan analisis data sekunder, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan lokakarya. Sebagai bahan untuk melakukan analisis adalah standar akuntansi keuangan partai politik yang berlaku saat ini, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan partai politik yang berlaku saat ini, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45): Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Studi ini membandingkan standar tersebut dengan permasalahan yang ditemukan pada saat Pemilu i999 lalu dan berbagai diskursus yang terungkap sesudahnya, khususnya berkaitan dengan revisi UU Partai Politik dan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan keuangan.

Bahan yang diteliti mencangkup peraturan dan UU yang berlaku, laporan keuangan partai politik yang ada 1999 s/d Juni 2001 dan laporan dana kampanye 1999 s/d 14 Mei 2002, kecenderungan yang terjadi pada partai politik di Indonesia. Studi ini juga membandingkan laporan keuangan partai politik dan pelaksanaannya serta standar akuntansi partai politik yang diterapkan beberapa negara lain.

Pelaporan keuangan partai politik seharusnya menjadi perhatian kita semua karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis di suatu negara ditentukan oleh penyelenggaraan partai politiknya, Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan dasar untuk membangun demokrasi yang berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas merupakan dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa,-yang tentu saja bebas dari korupsi,- dengan pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif. Untuk mewujudkan demokrasi ini diperlukan transparasi dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembiayaan politik, baik itu menyangkut partai politik maupun kegiatan Pemilihan Umum.

Sifat dasar partai politik adalah perolehan kekuasaan atas nama rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (vested interestgroup).

Namun pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena An pembatasan sumbangan kepada parpol mutlak diperlukan.

Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh.

Berdasarkan hal-hal di atas, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab mutlak diperlukan. Untuk mencapainya harus diupayakan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik dan pedoman, peraturan, serta prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilu.

Dalam studi ini juga dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain. Studi literatur dilakukan terhadap standar akuntansi keuangan partai politik yang berlaku di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Ceko, Portugal, Filipina, Thailand dan Afrika Selatan menunjukan beberapa kecenderungan. Pertama, terdapat peraturan yang membatasi jumah uang yang dapat diterima oleh partai politik. Kedua, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan.

Ketiga, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. Keempat, pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah. Hal-hal yang diatur secara rinci dalam standar akuntansi keuangan negara-negara tersebut di antaranya soal: 1) Sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dan publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan pihak asing; 2) Pembangunan unit usaha; 3) Batasan jumlah biaya kampanye; 4) Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye; 5) Pengaturan dana rutin; 6) Keterbukaan laporan keuangan; 7) Keterbukaan dana partai; serta 8) Sanksi atas pelanggaran aturan.

Di Indonesia peraturan yang berlaku dan dirujuk untuk mengatur partai politik adalah UU No. 2/i999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tentang Pemilihan Umum yang saat ini masih direvisi. Sementara untuk laporan keuangan partai politik masih direvisi. Sementara untuk laporan keuangan partai politik masih menggunakan PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba. Dari hasil studi ini TI Indonesia berpendapat bahwa PSAK 45 tidak dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik, karena PSAK 45 ditunjukan untuk merekam dan merefleksikan organisasi nirlaba yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan partai politik.

Berdasarkan perbedaaan karakteristik tersebut, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, diperlukan standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, penyumbang, kreditor dan publik dalam membantu menilai, memonitor dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan partai politik.

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan PSAK 45, UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, serta sejumlah standar akuntansi keuangan partai politik negara lain. Rekomendasi yang dibuat bertujuan agar laporan keuangan partai politik dapat memberikan informasi keuangan dalam hal (i) akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan partai politik; (ii) manajerial, penyediaan informasi keuangan yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan partai serta memudahkan pengendalian atas seluruh asset, hutang dan aktiva bersih; serta (iii) penyediaan informasi mengenai kepatuhan terhadap UU/peraturan untuk menjamin terbebasnya partai dari politik uang dan konflik kelompok kepentingan.

Ruang lingkup laporan keuangan, termasuk catatannya seyogyanya mencangkup: (a) Jumlah, sidat, likuiditas dan fleksibilitas aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu partai politik serta hubungan antara aktiva dan kewajiban; (b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih; (c) Jenis dan jumlah arus masuk dan keluar dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya; (d) Cara partai mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh dan melunasi pinjaman, serta faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya; (e) Pertanggungjawaban keuangan partai dalam pemilu dalam Pemilu; (f) Laporan aktivitas partai yang rutin, misalnya rapat, kongres, litbang dan sebagainya; (g) Analisis tentang kepatuhan pada UU/peraturan yang berlaku; (h) Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik; serta (i) Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar.

Jenis laporan keuangan partai politik sebaiknya terbagi dua, yakni: (1) Laporan keuangan tahunan atau rutin. Terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan; (2) Laporan keuangan Pemilu. Laporan ini terutama menjelaskan pertanggungjawaban kegiatan kampanye.

Laporan keuangan sebaiknya juga dibuat oleh seluruh entitas partai mulai dari (a) Pengurus tingkat pusat (DPP), (b) Pengurus daerah tingkat (DPD), (c) Pengurus daerah tingkat II (DPC), (d) Pengurus tingkat kecamatan dan (e) Pengurus tingkat desa/kelurahan.

Disarikan dari buku: Laporan Studi, Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Rini .P Radikun, Mahmudin Muslim, Ragil Kuncoro, Hal: vii – xii.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →