Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Oleh   /   Jumat 7 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas.

KeuanganLSM

Bab 1 – Pendahuluan (Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik)

Transparency International (TI) Indonesia adalah suatu perhimpunan yang didirikan pada bulan Agustus 2000, sebagai bagian dari gerakan Transparency International yang tersebar di berbagai negara dan berpusat di Berlin, Jerman. Salah satu tujuan TI Indonesia adalah meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal pemerintahan, TI Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap  masalah pelaporan keuangan oleh partai politik karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis sangat ditentukan oleh sistem penyelenggaraan partai politiknya.

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif.

Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparasi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik.

Salah satu permasalahan besar yang timbul dalam Pemilihan Umum 1999 adalah lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan kegiatan politik. Hampir seluruh partai politik mengalami permasalahan pembiayaan kegiatan politik ini, termasuk pembiayaan calon legislatif yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan ini mengakibatkan tidak terkendalinya politik uang (money politics), yang melibatkan hampir seluruh partai politik pada Pemilu tahun 1999 yang lalu.

Beberapa kasus politik yang sedang mencuat sekarang, seperti Bulog Gate dan PT QSAR (Qurnia Subur Alam Raya) merupakan puncak dari tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik. Walaupun ada batasan jumlah dana yang boleh diterima oleh partai politik, namun banyak sekali celah-celah besar yang dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi posisi partai politik lewat sumbangan yang  mereka berikan ke partai-partai tersebut.

Studi ini dibuat dalam jangka waktu April sampai Juni 2002. Bahan dasar dari studi ini adalah laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye yang telah disampaikan kepada Mahkamah Agung. Suatu diskusi kelompok fokus kemudian diadakan di Hotel Mulya pada tanggal 28 Mei 2002. Selain itu, tim studi juga melakukan banyak wawancara dengan para akuntan dan ahli politik di Indonesia. Sehingga hasil studi ini boleh dikatakan merupakan rangkuman dari berbagai pendapat praktisi maupun kalangan ahli dalam bidang keuangan dan perpolitikan.

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparannya tidak lengkap. Sedangkan laporan tahunan tidak banyak yang membuat, hanya 6 partai pada tahun 2000 yang membuatnya dan tahun 2001 sampai studi ini dibuat hanya 1 partai yang memasukkan laporan keuangan. Padahal ini dimandatkan oleh undang-undang yang masih berlaku pada saat studi ini dibuat yaitu UU No. 2/1999 tentang Partai Politik. Laporan yang ada tidak memenuhi sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Sementara itu, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga dipakai untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba lain. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan adanya modifikasi atau pedoman khusus standar akuntansi keuangan untuk partai politik.

Hasil dari studi ini kami harapkan dapat mendorong berbagai pihak, dalam hal ini DPR, KPU, Mahkamah Agung dan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk duduk bersama dan menyepakati standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik termasuk dana kampanye.

Perlu dicatat bahwa laporan ini merupakan dokumen kerja yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik dan Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR. Standar akuntansi keuangan yang diusulkan dalam laporan akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru.

Disarikan dari buku: Laporan Studi, Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Rini .P Radikun, Mahmudin Muslim, Ragil Kuncoro, Hal: 1-3.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →