Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Standar Akuntansi Pemerintahan 2005

Oleh   /   Senin 22 April 2013  /   6 Komentar

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

keuanganLSM

Standar Akuntansi Pemerintahan 2005

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  • PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
  • PSAP 03: Laporan Arus Kas
  • PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
  • PSAP 05: Akuntansi Persediaan
  • PSAP 06: Akuntansi Investasi
  • PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
  • PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
  • PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
  • PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
  • PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian

Keseluruhan versi pdf dari dokumen tersebut di atas bisa di download di sini.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1.     Laporan Realisasi Anggaran,

2.     Neraca,

3.     Laporan Arus Kas,

4.     Laporan Kinerja Keuangan,

5.     Laporan Perubahan Ekuitas dan

6.     Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Silahkan kunjungi situs resmi KSAP untuk memperoleh informasi yang lebih luas tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

    Cetak       Email

6 Comments

  1. Cici berkata:

    Kalo lembaga yg dibentuk oleh pemerintah dan mendapatkan dana dari pemerintah pake standar ini juga yah? tapi lembaga tersebut jg dapet dana dari non pemerintah. begimana?

    Tq.

  2. Eko Kurniawan Komara berkata:

    Mbak Cici, sesuai dengan dokumen Lamp 1. Pengantar, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

    Nah, memang yang kadang agak membingungkan adalah bagi lembaga bentukan pemerintah/Presiden, semisal Komnas. Tidak semua Komnas sama dasar pembentukkannya. Ada yg berdasar Keppres, ada yg PP. Ada Komnas yang berbentuk Satker (dalam hal kuasa anggaran APBN) ada juga yg belum berbentuk Satker.

    Beberapa Komnas juga selain menerima dukungan pendanaan APBN juga menerima dana2 dari lembaga dana secara off budget dan off treasury, jadi dana2 tsb tidak masuk APBN dan tidak melewati pengelolaan KPPN.

    Biasanya mereka kemudian menjalankan dua kewajiban pelaporan bersamaan, yaitu pelaporan dengan standar akuntansi pemerintah untuk dana2 yg diterima dari APBN, dan pelaporan secara PSAK 45 (organisasi nirlaba) untuk dana2 yang diterima langsung dari donor.

    Demikian mbak, semoga bisa membantu.

    Salam.

  3. edith berkata:

    Mw nanya mas… Per Oktober 2010 sudah keluar pengganti PP 24/2005 yaitu PP 71/2010… Untuk PP 71/2010 itu mulai diterapkan mulai kapan ya mas??

    Makasi…

    Salam….

    =Edith=

  4. Eko Kurniawan Komara berkata:

    Mbak,

    PSAP yang baru ini adalah standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual dan mulai efektif untuk untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.

    Tapi dimungkinan untuk melakukan transisi selama 4 tahun kedepan, masa transisi ini bisa menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

    Jadi PSAP yg baru ini akan full implemented di tahun 2015 mbak. File2nya bisa di download di halaman download kategori Standar dan Peraturan. Sosialisasi pertama telah dilakukan KSAP pada tanggal 14 Desember yang lalu.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Pusat akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

    Demikian mbak. Salam.

  5. masdodo berkata:

    pp 24 udah usah dan digantikan pp 71 / 2010 sejak 22 oktober 2010. mana pp yang bru beserta psapnya . mhon segera diupdate lagi. trims

  6. Yudhistira Nurbasya berkata:

    Dear mas Dodo,

    Silahkan klik link berikut untuk melihat updatenya.
    http://www.keuanganlsm.com/download/standar-dan-peraturan/

    Semoga membantu.
    Salam,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Praktik Dapat Diandalkan di Dunia SDM

Selengkapnya →