Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Subjek Pajak dalam UU Perpajakan

Oleh   /   Senin 2 November 2015  /   Tidak ada komentar

Pada pasal ini dinyatakan secara jelas bahwa NPO (termasuk yayasan pekumpulan, organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya) merupakan subjek pajak. Dengan kata lain apakah suatu badan.

Subjek Pajak dalam UU Perpajakan

Subjek Pajak dalam UU Perpajakan

Dalam UU Perpajakan digunakan istilah subjek pajak. Sederhananya, subjek pajak merupakan individu, kelompok atau badan, baik berbadan hukum maupun tidak yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak yaitu memiliki penghasilan.

Bila individu, kelompok atau badan tadi memenuhi syarat maka muncul hak dan kewajiban pajak di Indonesia. Secara terinci KUP mengatur siapa saja yang merupakan subjek pajak di Indonesia:

yang dimaksud dengan:

  1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pada pasal ini dinyatakan secara jelas bahwa NPO (termasuk yayasan pekumpulan, organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya) merupakan subjek pajak. Dengan kata lain apakah suatu badan didirikan untuk misi sosial atau komersial mencari laba tidak dipertimbangkan dalam penentuan lembaga dikatakan subjek pajak atau tidak.

Definisi subjek pajak juga menyiratkan bahwa hampir semua bentuk organisasi sepanjang merupakan kesatuan menjadi subjek pajak kemudian disebut sebagai wajib pajak (tax payers). Di Indonesia, wajib pajak memiliki pelbagai kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya melapor untuk mendapatkan NPWP.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Subjek Pajak dalam UU Perpajakan), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 1.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tujuan UU Desa Disahkan

Selengkapnya →