Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Subjek Pajak

Oleh   /   Jumat 30 Mei 2014  /   Tidak ada komentar

Subjek pajak pertambahan nilai dapat dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok pengusaha kena pajak dan kelompok bukan pengusaha kena pajak. Artinya, PPN itu tidak bisa dihindarkan, maju kena mundur kena, siapa saja, baik PKP maupun bukan PKP keduanya kena PPN.

KeuanganLSMSubjek pajak pertambahan nilai dapat dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok pengusaha kena pajak dan kelompok bukan pengusaha kena pajak. Artinya, PPN itu tidak bisa dihindarkan, maju kena mundur kena, siapa saja, baik PKP maupun bukan PKP keduanya kena PPN.

 

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP/ JKP termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP. Pengusaha sendiri bisa terdiri dari orang pribadi dan badan usaha yang dalam lingkungan usaha/pekerjaan menghasil-kan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha jasa, usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean, melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak kecuali sebagai pengusaha kecil dan/atau sejak semula bermaksud menyerahkan BKP/JKP adalah pengusaha kena pajak.

Dengan demikian, siapa pun berhak menjadi PKP kalau dia termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas. Untuk menjadi PKP tidak ada batasan Rp 600 juta setahun lagi karena batasan Rp600 juta itu adalah proforma, artinya boleh tidak jadi PKP kalau omzetnya masih di bawah itu, tetapi kalau sudah di atas tidak boleh lagi. Masih termasuk dalam kelompok PKP adalah kerja sama operasi atau join operation, yaitu kumpulan usaha yang mengerjakan proyek-proyek, seperti fly over atau underpass dikerjakan oleh beberapa usaha sekaligus, lain yang mengerjakan aspalnya, lain lagi yang mengerjakan proses penyemenan, lain pula yang mengerjakan listriknya, dan lain-lain. Semua usaha tersebut harus PKP agar semua kerjanya adalah penyerahan yang dikenakan pajak antar sesama PKP.

 

Bukan Pengusaha Kena Pajak

Bukan pengusaha kena pajak, yakni bukan importir, bukan PKP me-lakukan perjalanan ke luar negeri, ketika pulang melewati pos pemeriksaan DJBC ditahan karena dianggap membawa barang melebihi batas-batas ketentuan yang diizinkan, paspor dan KTP ditahan dan Saudara disuruh membayar PPN terutang, bea masuk terutang dan bea-bea lain terutang. Apabila Saudara mengatakan tidak ada uang maka DJBC akan menahan Saudara. Saudara katakan tidak memiliki NPWP maka Saudara diberi NPWP sementara 9 digit angka 0.3 digit kode KPP dan 3 digit angka 0. SSP, seperti ini merupakan data masukan yang akan membuat Saudara dipanggil oleh KPP untuk diberi NPWP dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak. Hal-hal lain yang dikenakan PPN walaupun Saudara adalah bukan PKP, yaitu bila bukan PKP memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16 C UU PPN 1984).

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 17-18.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →