Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Sulawesi Utara Bekukan 2.612 Unit Koperasi

Oleh   /   Selasa 13 Oktober 2015  /   Tidak ada komentar

Dinas Koperasi Sulawesi Utara membekukan 2.612 koperasi pertanian, usaha, dan unit desa di wilayahnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya penertiban administrasi. Semua unit koperasi tersebut.

Sulawesi Utara Bekukan 2.612 Unit Koperasi

Sulawesi Utara Bekukan 2.612 Unit Koperasi

Sumber: Kompas, 13 Maret 2015.

Dinas Koperasi Sulawesi Utara membekukan 2.612 koperasi pertanian, usaha, dan unit desa di wilayahnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya penertiban administrasi. Semua unit koperasi tersebut umumnya tidak aktif selama dua tahun terakhir.

Sekretaris Dinas Koperasi Sulawesi Utara Benny Kalonta, di Manado, Kamis (12/3), mengatakan, pembekuan koperasi itu atas petunjuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang melakukan pendataan koperasi di seluruh Indonesia. Dasar hukum pembekuan koperasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Meski demikian, penutupan ini tidak menutup akses pertanggungjawaban hukum dari unit koperasi tersebut.

“Koperasi dibekukan tetapi masih memiliki utang kepada pihak ketiga tetap dapat dituntut secara hukum. Pembekuan tidak berarti penutupan,” katanya.

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dinas Koperasi Sulawesi Utara Angelina Silangen mengatakan, dari 2.612 koperasi itu, sebagian besar adalah koperasi serba usaha, pertanian, dan koperasi unit desa (KUD). Pendirian koperasi pertanian dan KUD ini hanya demi mengejar kucuran dana kredit usaha tani (KUT) dari pemerintah.

Dana KUT yang diterima setiap koperasi mencapai ratusan juta rupiah. Uang itu oleh sebagian pengurusnya tidak dipakai untuk usaha tani atau usaha ekonomi masyarakat desa, tetapi untuk keperluan konsumtif, termasuk membeli mobil baru.

Menurut Silangen, pendirian KUD ke depan perlu lebih selektif, termasuk pemberian KUT. “Pemerintah harus menagih KUT yang sudah diberikan kepada koperasi nakal. Mereka harus dituntut secara hukum,” ujar Silangen.

Akan dibekukan

Di Bandung, Sekretaris Menteri KUKM Agus Muharam menjelaskan, Kementerian KUKM akan membekukan koperasi yang tidak aktif. Langkah tersebut dilakukan agar koperasi papan nama ini tidak mengganggu koperasi yang benar-benar melakukan kegiatan usaha secara konsisten.

“Kalau ada koperasi yang keberatan terhadap pembekuan sementara itu, silakan komplain kepada Kementerian KUKM,” kata Agus.

Menurut catatan Kementerian KUKM, saat ini ada 209.430 koperasi, 29 persen di antaranya tidak aktif.

Dari jumlah aktif itu, sekitar 50 persen tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara tetap. Jadi, yang benar-benar aktif, yang kegiatan usahanya jelas dan melakukan RAT secara konsisten, hanya 35 persen.

“Untuk itu, koperasi yang tak aktif alias papan nama harus dibekukan,” ujar Agus.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid menyatakan, selama ini koperasi tidak diberi peran optimal. Padahal, secara asas, yakni gotong royong, kegiatan koperasi bisa menjadi saka guru perekonomian karena cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Secara konstitusional pun kegiatan koperasi sudah tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Nurdin, yang terjadi saat ini, sumber daya alam dan ekonomi nasional dikelola secara liberal. Akibatnya, negeri ini harus mengimpor segala kebutuhan rakyat, mulai dari garam, kedelai, sapi, hingga susu. Padahal, semua itu bisa diproduksi di dalam negeri apabila koperasi diberdayakan.

“Ini adalah kecelakaan kebijakan selama puluhan tahun,” ujar Nurdin. (ZAL/DMU)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →