Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Parpol: Sumber Pendanaan Partai Politik

Oleh   /   Kamis 29 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Perubahan pengaturan tentang subsidi Parpol dari awalnya per-alokasi kursi (UU 31 tahun 2002) menjadi per-suara sah akan sangat membebankan APBN/APBD dan membuatnya boros. Subsidi perhitungan per suara pada pemilu 2004 menyedot Rp113,4miliar (perhitungan suara).

keuangan LSM

Subsidi berdasarkan alokasi kursi yang hanya menelan biaya sebesar Rp 11,5 miliar

Terkait dengan pengaturan sumber pendanaan, tidak ada perubahan yang signifikan atas pasal-pasal ini. Perubahan pengaturan tentang subsidi Parpol dari awalnya per-alokasi kursi (UU 31 tahun 2002) menjadi per-suara sah akan sangat membebankan APBN/APBD dan membuatnya boros. Subsidi perhitungan per suara pada pemilu 2004 menyedot Rp113,4miliar (perhitungan suara). Sedangkan subsidi berdasarkan alokasi kursi yang hanya menelan biaya sebesar Rp 11,5 miliar.

Berikut beberapa tanggapan atas sumber pendanaan Parpol:

  • Tidak adanya pengaturan sumbangan dari kandidat yang dapat diusung partai politik dalam Pilpres dan Pilkada, juga mengenai sumbangan individu anggota DPR/DPRD apakah disamakan dengan iuran anggota.

Subsidi perhitungan per suara pada pemilu 2004 menyedot Rp113,4miliar (perhitungan suara). Sedangkan subsidi berdasarkan alokasi kursi yang hanya menelan biaya sebesar Rp 11,5 miliar.

Implikasi:

  1. Sumbangan kandidat Pilpres dan Pilkada yang selama ini sangat besar tetap akan terjadi di luar koridor aturan dan tetap akan menjadi permainan Elit Parpol.
  2. Akan memicu konflik internal Parpol karena uang dapat membatasi akses ke posisi politik, juga memicu kesenjangan antara kader kaya dan kader miskin.
  3. Parpol lewat elit Parpol akan lebih mudah dipengaruhi oleh uang untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan baik di Pilpres maupun Pilkada.

Di dalam UU Parpol diatur soal batasan sumbangan dari bukan anggota Parpol untuk individu sebesar Rp 1 miliar dan untuk Perusahaan/Badan Hukum sebesar Rp4 miliar. Hal ini akan memicu kooptasi parpol karena:

  1. Batasan sumbangan terpaut jauh dengan pengaturan di dalam UU sebelumnya.
  2. Tidak ada dasar yang jelas menaikan batasan sumbangan individu dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar dan batasan sumbangan perusahaan/badan hukum dari Rp 800 juta menjadi Rp4 miliar.

 

Sumber Pendanaan Parpol yang Dilarang

Dalam Undang-undang Parpol definisi pihak asing (dalam penjelasan) masih kurang jelas. Rekening partai politik dan rekening dana kampanye parpol banyak menerima dana dari perusahaan yang telah aktif di pasar bursa (go public). Selain itu kategori asing juga tidak dijelaskan apakah perusahaan yang bersangkutan merupakan cabang/anak perusahaan asing, perusahaan pemegang merek asing atau memiliki komposisi saham asing di atas 50%.

Beberapa catatan lain terkait larangan sumber pendanaan parpol sebagai berikut:

  • Pelarangan fraksi di DPR/D sebagai sumber penerimaan parpol sangat baik, meskipun tidak berarti apa-apa karena fraksi tidak memiliki alat pertanggungjawaban kepada publik, apalagi tidak sanksi yang dapat mengganjar tindakan ini.
  • Soal larangan menerima dana, tidak diatur soal larangan menerima dana yang diketahui sebagai hasil kejahatan!

Implikasi:

  1. Kas parpol dapat menjadi tempat pencucian uang.
  2. Dapat menjerumuskan parpol pada skandal kejahatan.
  3. Parpol dapat digunakan untuk pelindung (backing) kasus kejahatan.

Tidak ada larangan menerima dana dari departemen atau instansi pemerintah (selain dari subsidi negara yang diatur di dalam Undang-undang).

Implikasi:

  1. Kasus-kasus skandal dana instansi yang masuk ke parpol akan terus berlanjut seperti dana DKp, dana DAU, dan dana BI.
  2. Departemen akan terus menjadi sapi perahan parpol.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 16-18.

    Cetak       Email
  • Publish: 7 tahun ago on Kamis 29 Desember 2011
  • By:
  • Last Modified: Juni 8, 2015 @ 5:40 pm
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Peduli Terhadap Karyawan

Selengkapnya →