Contoh Naskah Pakta Integritas
Artikel ini memuat contoh dari sebuah naskah Pakta Integritas yang dibuat oleh para pejabat dan pegawai dibawah juridiksi pemerintah Kabupaten Solok sebagai sebuah komitmen untuk pelaksanaan Sistem Integritas dalam rangka pelayanan prima.
Lanjutkan membaca →Resiko Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Masalah korupsi yang terjadi saat situasi darurat adalah pengelolaan prioritas bantuan yang juga membutuhkan bukti transaksi dan hal lain seperti efisiensi. Secara esensial, resiko korupsi dapat dikurangi bila sistem manajemen dilakukan secara benar, akuntabel dan transparan kepada korban.
Lanjutkan membaca →Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik.
Lanjutkan membaca →Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi.
Lanjutkan membaca →Problematika LSM di Indonesia : “Keuangan itu nomor sekian, …”
Walaupun masalah keuangannya dikelola dengan baik, dilaporkan secara transparan dan akuntabel, tapi itu belum sebenarnya bicara apa-apa selain hanya soal bahwa uangnya berapa dipakai, untuk apa, kemudian sudah dicatat, dilaporkan atau diaudit.
Lanjutkan membaca →Upaya Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Partai Politik
Parpol sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-batasan yang secara ketat diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam menjalankan sisi operasionalnya baik rutin maupun kampanye harus selalu berada dalam koridor undang-undang.
Lanjutkan membaca →Akuntabilitas Dana Kampanye
Di seluruh belahan dunia, Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara.
Lanjutkan membaca →Akuntabilitas Partai Politik
Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.
Lanjutkan membaca →Transparansi dan Akuntabilitas LSM: Mekanisme Ombudsman sebagai sebagai Satu Alternatif
Transparansi itu untuk menjamin adanya pengawasan publik terhadap LSM. Untuk itu, maka informasi-informasi penting mengenai LSM, terutama mengenai tujuan, ideologi, pengeturan internal dan sumber dana harus transparan kepada publik.
Lanjutkan membaca →Negara & Korupsi
Beberapa dekade lalu dunia ini dikejutkan oleh kenyataan bahwa banyak negara mengalami kebangkrutan karena tidak berfungsinya administrasi publik secara efektif. Ini terutama terjadi di negara-negara bekas blok Uni Soviet. Di beberapa bagian Asia dan Afrika juga mengalami hal yang serupa.
Lanjutkan membaca →
