Loading...
Posisi Anda:  Home  >  'Perpajakan'  -  Halaman 4
Terbaru

Perpajakan di Indonesia Menganut Prinsip Sef Assessment

Oleh   /  Jumat 4 September 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

Hasil dari pemeriksaan bisa berupa kekurangan pembayaran pajak atau bisa juga kelebihan bayar. Untuk kekurangan bayar, kantor pajak akan menerbitkan tagihan tambahan atas kekurangan tadi ditambah dengan denda/sanksi administrasi.

Selengkapnya →
Terbaru

Penggantian Faktur Pajak

Oleh   /  Sabtu 30 Mei 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Faktur Pajak Pengganti diterbitkan apabila terdapat Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, ataupun salah dalam penulisan. Atas Faktur Pajak seperti ini, PKP tidak boleh melakukan penghapusan, pencoretan atau melakukan cara lain selain dari menerbitkan Faktur Pajak Pengganti.

Selengkapnya →
Terbaru

Prosedur Pelaporan Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak Batal

Oleh   /  Selasa 26 Mei 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  3 Komentar

keuanganLSM

Memang wajar jika dalam transaksi, sering terjadi perubahan kesepakatan dalam suatu transaksi yang akan mengakibatkan harus dilakukan perubahan administrasi pendukung baik itu invoice-nya, faktur pajak maupun pencatatannya.

Selengkapnya →
Terbaru

Definisi Faktur Pajak (2/2)

Oleh   /  Kamis 21 Mei 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Komentar Dinonaktifkan pada Definisi Faktur Pajak (2/2)

keuanganLSM

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

Selengkapnya →
Terbaru

Definisi Faktur Pajak (1/2)

Oleh   /  Rabu 20 Mei 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

Selengkapnya →
Terbaru

Mekanisme Pengajuan Pengurangan Pajak

Oleh   /  Rabu 22 April 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Negara-negara yang dikaji umumnya memberlakukan bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi nirlaba penerima sumbangan sebagai bukti untuk mengajukan klaim pengurangan pajak. Selain itu, klaim pengurangan pajak umumnya dilakukan di akhir tahun pajak.

Selengkapnya →
Terbaru

Organisasi Penerima Derma yang Diakui

Oleh   /  Senin 6 April 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Tidak ada satupun negara yang dikaji yang memberikan pengurangan pajak pada donatur yang menyalurkan sumbangan kepada individu atau pemberian sumbangan secara langsung kepada masyarakat.

Selengkapnya →
Terbaru

Insentif Pajak bagi Penyumbang

Oleh   /  Sabtu 4 April 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Insentif pajak kepada penyumbang umumnya diberikan dalam bentuk pengurangan pajak. Kebijakan ini mengacu pada pemberian fasilitas berupa pengurangan pajak yang diberikan kepada donatur yang memberikan sumbangan kepada organisasi atau lembaga yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Selengkapnya →
Terbaru

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak (2/2)

Oleh   /  Sabtu 28 Maret 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Organisasi nirlaba diharuskan untuk melampirkan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa organisasi ini tidak membayar atau memberikan sesuatu dalam jumlah yang tak wajar untuk anggota, pengurus maupun kolega organisasi.

Selengkapnya →
Terbaru

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak (1/2)

Oleh   /  Jumat 27 Maret 2015  /  Artikel, Artikel Terbaru, Perpajakan  /  Tidak Ada Komentar

keuanganLSM

Selain terdaftar sebagai organisasi nirlaba, organisasi tersebut juga harus melakukan pendaftaran khusus kepada lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang diberi otoritas untuk menyeleksi dan memutuskan organisasi mana saja yang dianggap layak mendapatkan fasilitas pengecualian pajak bagi penghasilan yang diperolehnya.

Selengkapnya →
Halaman 4 dari 18← Pertama...23456...10...Akhir →