Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Tajuk Rencana: Persekongkolan Penjarah

Oleh   /   Selasa 6 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Sesuai dengan data yang dipaparkan BPK, dana bantuan sosial periode 2007-2010 mencapai Rp 300 triliun. Dana bantuan sosial itu digunakan untuk kepentingan penguasa, baik eksekutif maupun legislatif!

keuangan LSM

Sistem politik berbiaya mahal harus diatasi agar negara dan bangsa ini tak dikuasai

Satu lagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan membuat kita mengernyitkan dahi. Terkejut sekaligus jengkel, sedih, tetapi juga marah. Dalam sebuah seminar bertema ”Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia: Kini dan Esok”, anggota BPK, Rizal Djalil, mengungkapkan bagaimana dana bantuan sosial—yang notabene adalah dana rakyat!—itu dialokasikan untuk kepentingan penguasa, baik untuk kepentingan ambisi politik maupun keuntungan pribadi.

Sesuai dengan data yang dipaparkan BPK, dana bantuan sosial periode 2007-2010 mencapai Rp 300 triliun. Dana bantuan sosial itu digunakan untuk kepentingan penguasa, baik eksekutif maupun legislatif! Inilah pola korupsi yang terjustifikasi yang merupakan persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif. Persekongkolan untuk sama-sama menjarah uang rakyat untuk kepentingan membeli citra, demi kepentingan meraih kekuasaan atau demi kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Pola penyalahgunaan dana bantuan sosial itu bisa dicegah jika memang ada niat untuk itu. Menteri Dalam Negeri bisa menerbitkan aturan untuk mendefinisikan secara lebih jelas apa itu dana bantuan sosial dan apa pula itu dana hibah. Perlu juga ada pembatasan soal besar dana bantuan sosial dalam satu kurun waktu.

Sistem politik berbiaya mahal harus diatasi agar negara dan bangsa ini tak dikuasai oleh kekuatan kapital yang punya kecenderungan menjadikan suara rakyat sebagai pasar yang bisa diperjualbelikan.

Penyalahgunaan dana bantuan sosial itu sebenarnya merupakan ketidakberaturan yang bisa dengan mudah dideteksi. Seperti dicontohkan Rizal Djalil, ada provinsi yang anggaran bantuan sosialnya Rp 5 miliar setahun kemudian melonjak menjadi Rp 150 miliar, bahkan Rp 400 miliar setahun. Lonjakan besar anggaran bantuan sosial itu patut dipertanyakan.

Bersamaan dengan itu biasanya akan muncul lembaga swadaya masyarakat ”jadi-jadian”, ormas ”jadi-jadian”, yayasan ”jadi-jadian”, yang punya tugas membuat proposal. Namun, di balik itu semua, sebenarnya mereka bekerja untuk meraih kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Dengan dana rakyat, mereka pun membeli suara rakyat.

Gejala ini tidak bisa dilepaskan dengan kecenderungan politik yang kian pragmatis dan transaksional. Makna luhur politik telah tereduksi hanya menjadi sekadar komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar bernama pemilihan umum. Dan kalau pola itu terus dipertahankan, kita akan kian dalam terjebak dalam jurang korupsi.

Perlu ada pembatasan yang tegas dan jelas dari Menteri Dalam Negeri soal limitasi besar dana bantuan sosial atau dana hibah. Peraturan menteri dalam negeri bisa dikeluarkan. Mata anggaran itu sangat lemah dalam pertanggungjawabannya. Ketua umum partai politik pun perlu memberikan arahan kepada pengurusnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan!

Musim Semi di Mesir

Pemilu parlemen Mesir yang dilaksanakan secara bertahap, mulai hari Senin hingga Januari tahun depan, berjalan tenang dan penuh optimisme.

Inilah pemilu demokratis pertama di Mesir sejak jatuhnya Hosni Mubarak yang berkuasa selama tiga dasawarsa. Berita-berita yang disiarkan sejumlah media mengungkapkan rakyat Mesir begitu antusias menggunakan haknya. Dari 85 juta penduduk Mesir, 50 juta orang di antaranya memiliki hak pilih.

Tiga pemilu secara terpisah akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang. Pemilu yang digelar mulai hari Senin lalu hingga 10 Januari 2012 adalah untuk memilih 508 anggota Majelis Rakyat (majelis rendah). Pemilihan presiden akan dilaksanakan pertengahan tahun 2012. Pemilu pertama setelah revolusi ini diikuti oleh 40 partai politik dengan lebih dari 10.000 kandidat.

Apabila laporan media tersebut benar, ini adalah sebuah suasana yang memberikan pengharapan, meskipun seminggu sebelum pemilu terjadi bentrokan antara rakyat dan militer. Bentrokan tersebut menewaskan paling kurang 40 orang dan melukai ratusan orang.

Massa demonstran yang berasal dari berbagai spektrum masyarakat, baik ideologi maupun kelas sosialnya, menganggap bahwa militer terlalu lamban menindaklanjuti hasil revolusi. Oleh karena itu, mereka menuntut agar militer segera minggir dan menyerahkan kekuasaan kepada sipil.

Inilah perjalanan revolusi Mesir, yang ternyata semua pihak tergagap-gagap menanggapi masa setelah Mubarak lengser. Rakyat menginginkan demokrasi. Namun, demokrasi seperti apa yang cocok untuk Mesir. Setiap negara berbeda-beda selaras dengan kondisi sosial budaya negara. Demokrasi di Amerika Serikat berbeda dengan di Jerman, di Inggris, di Perancis, atau juga di Indonesia.

Muncul banyak partai politik, yang sebelumnya, pada zaman Mubarak, mustahil terjadi. Secara garis besar partai politik terkelompok menjadi empat kelompok besar: nasional, sekuler, liberal, dan islamis. Partai-partai inilah yang bertarung memperebutkan kursi di parlemen. Masih ada kelompok kelima, yakni sisa-sisa partai lama pendukung Mubarak.

Oleh karena itu, di tangan merekalah Mesir baru akan dibentuk. Apakah Mesir baru akan seperti Turki, atau mengikuti Tunisia yang setelah revolusi memilih menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama, atau seperti negara- negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi secara tegas? Kita akan melihat setelah proses pemilu selesai tahun depan.

Apa pun hasilnya nanti, antusiasme masyarakat untuk menggunakan haknya sudah memberikan gambaran bahwa rakyat Mesir kini benar-benar merasakan kebebasan; martabat mereka sebagai warga yang bebas terwujud.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Selengkapnya →