Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Tantangan Mewujudkan Tata Pengurusan Internal yang Akuntabel dan Langkah ke Depan

Oleh   /   Senin 15 September 2014  /   Tidak ada komentar

Ke depan yang perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dengan metode yang lebih beragam untuk meningkat pengetahuan dan komitmen komunitas LSM, terutama anggota Konsil untuk memperbaiki tata pengurusan organisasi yang merupakan prasyarat untuk menjadi LSM yang akuntabel.

Tantangan Mewujudkan Tata Pengurusan Internal yang Akuntabel dan Langkah ke Depan

Dari berbagai pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas LSM Indonesia, termasuk oleh Konsil LSM Indonesia, masih akan menempuh jalan yang panjang.

Saat ini masih terdapat hampir separuh (46,5%) Anggota Konsil LSM yang harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan akuntabilitasnya agar masuk dalam kategori compliant dengan Kode Etik, di antaranya adalah peningkatan akuntabilitas tata pengurusan internal.

Dari hasil lokakarya Internalisasi Kode Etik Konsil LSM di lima provinsi (Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa tidak mudah melakukan perbaikan tata pengurusan internal organisasi jika board tidak aktif atau berfungsi. Fenomena board tidak aktif terlihat di sebagian lembaga yang tata pengurusan internalnya masih lemah. Selain itu, juga ada sebagian board yang tidak dapat berfungsi dengan baik karena eksekutifnya sangat kuat, sehingga board merasa tidak dapat berbuat apa-apa meskipun memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan strategis organisasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Tantangan lainnya adalah board yang terlibat konflik kepentingan kuat di lembaga sehingga sulit untuk menciptakan tata pengurusan yang baik. Meskipun tidak banyak ditemukan board yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan eksekutif, namun pola pengelolaan yang sangat `kekeluargaan’ ini masih banyak ditemukan. Fenomena ini masih sulit dihapus karena budaya `ewul, pakewuh’ yang masih kuat mengakar, bahkan di antara para aktivis LSM yang kritis dan menentang feodalisme ini. Fakta lain menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya terjadi pada organisasi yang personelnya mempunyai hubungan kekerabatan/ kekeluargaan, tetapi hubungan perkoncoan (pertemanan yang mengarah ke nepotisme) lebih banyak ditemukan dan lebih sering menimbulkan persoalan dibandingkan dengan hubungan persaudaraan.

Periode kepengurusan Board yang tidak jelas merupakan satu masalah tersendiri. Pemahaman yang keliru terhadap prinsip kerelawanan, bahwa karena board tidak digaji secara rutin sehingga para board ini dianggap tidak perlu diganti, karena toh mereka juga tidak digaji. Selain itu, mencari board yang benar-benar dapat berfungsi sebagaimana seharusnya juga sulit, sehingga banyak lembaga yang bersikap acuh tak acuh terhadap pentingnya penggantian board untuk mengefektifkan tata pengurusan internalnya.

Dalam kondisi semacam ini sebetulnya secara implisit ini sebetulnya secara implisit juga terkandung adanya masalah pengkaderan mandeg. Apabila regenerasi tidak berjalan, bubarnya lembaga hanya tinggal waktu.

Tantangan-tantangan tersebut hanya sebagian kecil dari banyak isu lain terkait akuntabilitas tata pengurusan internal yang perlu diperbaiki. Ke depan yang perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dengan metode yang lebih beragam untuk meningkat pengetahuan dan komitmen komunitas LSM, terutama anggota Konsil untuk memperbaiki tata pengurusan organisasi yang merupakan prasyarat untuk menjadi LSM yang akuntabel. Penguatan kapasitas board juga sangat penting dilakukan agar board dapat bergfungsi sesuai tugas dan kewenangannya.

Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 53-54.

 

 

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →