Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Perpajakan  >  Artikel saat ini

Tarif Penghasilan Kena Pajak dan PTKP

Oleh   /   Senin 18 Maret 2013  /   3 Komentar

Tarif Penghasilan Kena Pajak dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 tarifnya 25%, dan diatas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.

keuanganLSM

Tarif Penghasilan Kena Pajak dan PTKP

1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun Tarif Pajak
2009 28%
2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Tarif Penghasilan Kena Pajak dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 tarifnya 25%, dan diatas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No Keterangan Setahun
1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 1.320.000,-

4. Tambahan tarif Lainnya

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah = 0,5%
Tarif Pajak yang dikenakan atas BPHTB adalah = 5
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah = 10 %

  • Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 %
  • Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 %
  • Atas ekspor barang kena pajak = 0 %

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah
Paling rendah = 10 %
Paling tinggi = 200 %
Atas ekspor barang kena pajak = 0 %

    Cetak       Email

3 Comments

  1. Cici berkata:

    Pak Mod,

    apa honorarium yg dibayarkan oleh lembaga, sekecil apapun harus dipotong pajak?

    ngitung potongan pajaknya dr honor dasar aja atau brutonya (honor dasar+tunjangan jabatan+transport+tunjangan komunikasi dll) ?

    Thanks

  2. Paul Mario Ginting berkata:

    Dear Mba Cici, aku coba bantu ya..

    Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21

    Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan:

    1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari; – Upah/uang saku mingguan dibagi 6;
    * Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
    * Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
    2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
    3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%.
    4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan.

  3. Cici berkata:

    kalo jumlah yang diterima oleh yang bersangkutan dalam bulan takwim ya saya tidak tau. yang saya tau jumlah yang diberikan oleh lembaga yang saya kepada beliau-beliaunya.
    jumlahnya sih tidak melebihi Rp. 1.320.000, apakah lembaga saya juga tetap harus memotongnya dan dilaporkan dlm SSP NPWP lembaga?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Mekanisme Pengajuan Pengurangan Pajak

Selengkapnya →