Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Tidak Temasuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Oleh   /   Selasa 5 November 2013  /   Tidak ada komentar

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerimapengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

keuanganLSM

Tidak Temasuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

  • Penyerahan Barang Kena Pajak pada mekelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  • Penyerahan Barang Kena Pajak untuk dijamin utang-piutang.
  • Penyerahan Barang Kena Pajaksebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf f dan hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
  • Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerimapengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
  • Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

 

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean, yang Dilakukan di dalam Darah Pabean.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean, yang dilakukan di dalam Daerah Pabean.

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut:

  • 10% X jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh (1):

Jumlah yang dibayarkan Rp 110.000.000
PPN yang terutang 10% X Rp110.000.000 = Rp 11.000.000

Contoh (2):

Jumlah yang dibayarkan Rp 110.000.000
PPN yang terutang 10/110 X Rp110.000.000 = Rp 10.000.000

  • 10/110 X jumlah yang bibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dalam hal tidak diketemukannya adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi dengan tidak tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang terhitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang meyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) dan (2) dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah  Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Darah Pabean tersebut.

(4) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) adalah saat yang diketahui telah terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:

  • Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
  • Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
  • Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggunaan Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya.
  • Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaaatkannya.

(5) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan /atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaiman dimaksud dalam ayat (4) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam nomor (4) dan (5) harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

(7) Bagi Pengusah Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam nomor (6) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.

(8)  Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana dimaksud nomor (7) diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

(9) Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam nomor (4), (5), dan (6) dengan mempergunakan lembar ketiga bukti setoran Pajak ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 20 bulan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.

Sumber: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, S.E., M.Si. Hal: 22-24.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →