Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Oleh   /   Senin 30 September 2013  /   Tidak ada komentar

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum.

keuanganLSM

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan No.: 544/KMK.04/2000 ).

  • Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  • Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir
  1. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU. KUP, dan
  2. Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
  • Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf d di atas.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan terhadap wajib pajak pada umumnya.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal

  1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
  2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi,
  3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,
  4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,
  5. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal

  1. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan,
  2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak,
  3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak,
  4. Wajib pajak mengajukan keberatan,
  5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma pengitungan penghasilan neto,
  6. Pencocokan data dan atau alat keterangan,
  7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil,
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai, dan
  9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain, selain pada huruf a s/d i,

Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka berjalannya sistem pemungutan pajak yang dianut oleh undang-undang perpajakan Indonesia, yaitu sistem self assessment dan sistem witholding tax, sehingga kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi deh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

Dalam statusnya sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan adalah

  • Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal
  1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
  2. Mengisi dan memasukkan SPT (masa dan tahunan), dan
  3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
  • Pengusaha kena pajak, dalam hal
  1. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,
  2. Mengisi dart memasukkan SPT masa PPN dan PPn. BM,
  3. Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
  • Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan;
  • Pemungut PPN/PPn. BM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu danKantor Perbendaharaan dan Kas Negara: memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPn. BM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur di dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan terhitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Kuangan No. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

Selain itu, yang juga harus memenuhi kewajiban perpajakan adalah:

  1. Dana pensiun atau badan lain,
  2. Penyelenggara kegiatan,
  3. Bentuk usaha tetap, dan
  4. Semua pemotong PPh. Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23/26.

Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana badan (kurungan/penjara), apabila ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa wajib pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, halaman: 65-69.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Selengkapnya →