Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

Oleh   /   Rabu 6 Juli 2016  /   Tidak ada komentar

Dalam beberapa tahun terakhir ini, partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi dalam berbagai pertemuan internasional telah menumbuhkan kepedulian yang terkait dengan akuntabilitas.

Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

Dalam beberapa tahun terakhir ini, partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi dalam berbagai pertemuan internasional telah menumbuhkan kepedulian yang terkait dengan akuntabilitas kelompok-kelompok tersebut. Dalam bagian ini saya akan membahas masalah kepedulian tersebut. Untuk itu saya akan melihat kembali catatan sejarah yang terkait dengan upaya pemenuhan tuntutan akuntabilitas.

Akuntabilitas LSM berkaitan dengan persoalan masyarakat sipil yang jauh lebih luas dan hubungannya dengan individu, pasar serta negara (Bucholtz, 1998; Ehrenberg, 1999). Karena ruang yang terbatas, saya tidak akan sampai menceritakan rincian perdebatan mengenai makna dan peranan masyarakat sipil. Sebaliknya, saya akan memfokuskan diri pada satu profil dari masyarakat sipil, yakni tentang LSM, terutama yang berpikir dan/atau bertindak secara global.

Karena LSM sudah aktif secara internasional selama lebih dari dua abad (Charnovitz, 1997), maka ada banyak episode sejarah yang dapat dipakai sebagai titik tolak diskusi tentang akuntabilitas. Namun demikian, sebelum pengaruh LSM di tingkat global cukup besar untuk memunculkan tuntutan akan akuntabilitas, sejumlah LSM yang dimotori kaum aktivis sudah melakukannya.

Oleh karena itu, kiranya titik tolak yang tepat adalah sebuah pernyataan otoritatif yang menegaskan legitimasi LSM. Yang paling tua yang saya ketahui adalah Rerum Novarum, yakni Ensiklik Paus Leo XIII dari tahun 1891 tentang Modal dan Tenaga Kerja, yang mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan rezim-rezim liberal untuk mengawasi serikat-serikat buruh (Paus Leo XIII, 1891).

Ensiklik tersebut membedakan antara ‘masyarakat sipil’ dengan ‘masyarakat-masyarakat kecil’ (lesser societies), sambil mengindikasikan bahwa yang disebut terkahir itu, yang berupa perkumpulan-perkumpulan swasta, ‘sekarang bertambah banyak’ (paragraf 51 dan 54). Ensiklik itu menyatakan adanya `harapan cerah di masa depan perkumpulan-perkumpulan yang telah kami uraikan itu dapat terus tumbuh dan tersebar dan dipemerintahan secara dan bijaksana’ (paragraf 55).

Masyarakat yang diuraikan dalam Ensiklik tersebut adalah masyarakat pekerja, para majikan yayasan-yayasan sosial (paragraf 48).’ Untuk memasuki masyarakat-masyarakat tersebut adalah merupakan ‘hak alamiah manusia’ (paragraf 51). Oleh karena itu Ensiklik tersebut menyatakan bahwa jika suatu negara warganya untuk membentuk perkumpulan berarti prinsip eksistensi negara, yakni melindungi hak-hak warganya.

Paus menyatakan bahwa undang-undang hendaknya dapat mengintervensi untuk mencegah perilaku perkumpulan yang buruk, namun menyarankan agar ‘setiap harus disampaikan tanpa melanggar hak-hak individu tidak boleh membuat regulasi yang tidak masuk akal dengan mengatas-namakan kepentingan publik’ (paragraf 52). Selanjutnya, negara `hendaknya tidak ikut campur dalam urusan dan perkumpulan-perkumpulan tersebut, karena semua itu bergerak dan hidup oleh jiwa yang menginspirasi mereka dan dapat mati oleh campur tangan dari luar’ (paragrap 55).

Ensiklik menyajikan landasan filosofis bagi regulasi negara yang untuk LSM. Istilah ‘organisasi non-pemerintah’ mulai dipakai sejak tahun 1920. Pada tahun itu, Sophy Sanger menggunakan istilah tersebut sebuah diskusi tentang betapa organisasi-organisasi itu tidak dapat berpartisipasi dalam negosiasi multileteral mengenai perjanjian perburuhan yang pertama pada tahun 1906 (Sanger, 1920).

Sanger membandingkan antara keadaan sebelum perang dunia pertama tersebut dengan saat munculnya International Labour Organization (ILO) pada tahun 1919. Pasal-pasal mengenai ILO yang terdapat dalam Perjanjian Versailles mengundang partisipasi ‘delegasi dan penasihat non-pemerintah yang dipilih dengan kesepakatan organisasi-organisasi industri, jika organisasi semacam itu memang ada, yang paling mewakili para majikan dan buruh, jika mernang ada, dari negara masing-masing’ (ILO, 1919, Pasal 3.5).

Dalam ILO, setiap negara anggota mengirimkan empat anggota delegasi dua dari pemerintah, satu majikan dan satu buruh. Namun demikian, para majikan dan buruh itu bukan anggota ILO, sebab hanya negaralah yang dapat menjadi anggota. Sebuah pertanyaan yang terkait dengan status wakil delegasi buruh ILO dari Belanda muncul dalam sidang ketiga International Labour Conference (1921) ketika wakil yang dipilih pemerintah Belanda ditentang oleh Konfederasi Serikat Buruh Belanda.

Konferensi ILO mengesahkan delegasi yang dipilih oleh pemerintah Belanda, tetapi meminta Pengurus ILO untuk meminta Dewan Liga Bangsa-Bangsa agar meminta pendapat dari Permanent Court of International justice (PCID Perselisihan pendapat ini menjadi perkara pertama yang diajukan kepada dan harus diselesaikan oleh PCIJ. Pada tahun 1922 PCIJ menyatakan bahwa Belanda tidak melanggar Perjanjian Versailles dalam memilih delegasi.

Dalam rangka memutuskan perkara ini, PCIJ mendengarkan pernyataan lisan dari ILO serta dua federasi serikat buruh internasional (1 World Court Reports, Advisory Opinion No. 1). Keterbukaan PCIJ terhadap pernyataan sikap LSM merupakan episode penting dalam sejarah peranan LSM dalarn hukum internasional. Jika ada masalah yang terkait dengan LSM diajukan kepada International Court ofjustice (ICJ) hari ini, badan ini tidak akan mengizinkan LSM untuk menyampaikan sendiri pernyataannya.

Tidak pernah ada partisipasi LSM dalarn ICJ sejak badan ini didirikan pada tahun 1946, dan permohonan LSM yang terakhir agar diberi kesempatan untuk menyempaikan pendapat ahli dalam sejimlah kasus bukan perselisihan ditolak (Shelton, 1994). Mungkin ICJ adalh satu-satunnya forum Internasional di mana LSM telah kehilangan kesempatan berpartiipasi sejak tahun 1920-an.

Konstitusi ILO tidak lazim daam hal menyatakan bahwadelegasi non-pemerintah harus merupakan ‘wakil’ dari konstitusi tertentu dari satu negara. Pada umunmnya, konstitusi dari berbagai oraganisasi Internasional yang menerima partisipasi LSM berperan sebagai wakil dari kelompok kepentingan tertentu.

Misalnya, Pasal 71 Anggaran Dasar PBB menyatakan bahwa: ‘Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) dapat melakukan konsultasi dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang termask dalam kompetensi Dewan.’

Denagan demikian, dasar pertimbangan untuk melakukan konsultasi dengan LSM adalah kepeduliannya, bukan banyaknya anggota atau karena mewakili suwatu kelompok.

Namun demikian, ketika menerapkan Pasal 71 tersebut pada tahun 1950, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) merumuskan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa organisasi yang diajak berkonsultasi ‘hendaknya mempunyai repiutasi yang baik serta mewakili sekelompok orang yang terorganisasi dalam bidang tertentu di mana organisasi itu aktif’.

Persyaratan ini, walaupun tidak sepenuhnya, terus diberlakukan hingga menjadi peraturan yang sekarang diberlakukan ECOSOC untuk meminta bukti-bukti yang sah (Credentialing Arrangements), sejak tahun 1996. Peraturan tersebut menyatakan bahwa LSM bersangkutan ‘harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang yang menjadi kompetensinya atau ertindak untuk mewakili suatu kelompok kepentingan’.

Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa: ‘Organisasi tersebut harus memiliki struktur representatif serta mekanisme akuntabilitas yang memadai terhadap para anggotanya, yang melakukan pengawasan efektif terhadap kebijakan dan aktivitasnya melalui penggunaan hak bersuara atau prosedur demokratis dan pengambilan keputusan transparan yang memadai lainnya.’

Walaupun kebanyakan perjanjian legal internasional yang menerima partisipasi publik dalam organisasi internasional memberikan hak partisipasinya kepada LSM dan bukan pribadi-pribadi, namun ada kekecualian yang mencolok dari World Bank Inspection Panel yang dapat menerima permintaan pemeriksaan dari ‘dua atau lebih orang dari negara di mana terdapat proyek yang dibiayai Bank Dunia yang yakin bahwa sebagai akibat dari pelanggaran Bank Dunia, maka hak-hak atau kepentingan mereka sangat, atau sangat boleh jadi akan, dirugikan secara langsung dan material’.

Tim Pemeriksa (Inspection Panel) ini merupakan contoh yang baik dari mekanisme akuntabilitas yang bersih dari sebuah organisasi internasional sebab tim ini memeriksa apakah tindakan Bank Dunia sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan yang dalam hal ini adalah peraturan yang dibuat Bank Dunia sendiri.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 34-38.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →