Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Tinjauan Terhadap Praktek Pelaporan Keuangan Partai Politik

Oleh   /   Rabu 26 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan lemahnya sarana yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan.

KeuanganLSM

Tinjauan Terhadap Praktek Pelaporan Keuangan Partai Politik

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan oleh Partai Politik di Indonesia

Pengaturan terhadap pengendalian politik uang sebenarnya dapat dijumpai dalam undang-undang yang mengatur partai politik yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1999 dan undang-undang tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1999 dan dalam Keputusan KPU No. 2, 1999 b. Dalam undang-undang dan peraturan ini telah diatur:

  • Pembatasan terhadap sumber dana kampanye yaitu dari partai politik yang bersangkutan, pemerintah (APBN dan atau APBD), dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan atau perorangan.
  • Pelarangan untuk membentuk badan usaha dan menanamkan saham di badan usaha karena merupakan organisasi nirlaba.
  • Pembatasan jumlah sumbangan untuk masing-masing penyumbang, baik perorangan maupun perusahaan, yaitu sebesar Rp 15 juta untuk individu dan Rp 150 juta untuk perusahaan, semuanya dalam kurun waktu satu tahun.
  • Pertanggungjawaban keuangan partai politik ditetapkan melalui kewajiban partai politik untuk memelihara sumbangan yang terbuka untuk diaudit serta mencatat secara detil penyumbang.
  • Kewajiban menyampaikan daftar sumbangan beserta laporan keuangan kepada Mahkamah Agung (MA).
  • Menetapkan mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, termasuk atas pelanggaran terhadap ketentuan keuangan partai politik.
  • Pembatasan jumlah maksimum dana kampanye lewat aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar Rp 110 milyar.
  • Dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing.
  • Kewajiban melaporkan dana kampanye Pemilu 15 hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 hari setelah hari pemungutan suara.
  • Kewajiban melaporkan laporan keuangan tahunan setiap akhir tahun.
  • Melaporkan laporan keuangan beserta daftar sumbangan kepada Mahkamah Agung.

Untuk dasar hukum pelaporan dan audit partai politik, tertera secara khusus didalam:
1. Pasal 15 UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, yang menyatakan:
a. Partai politik wajib melaporkan daftar penyumbang beserta laporan keuangannya.
b. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik.
2. Pasal 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum:
a. Dana kampanye Pemilihan Umum diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU.

Dari kedua pasal tersebut, kami melihat bahwa :

  • Tidak diatur secara jelas maksud dan bentuk laporan keuangan dimaksud, sehingga walaupun IAI memakai PSAK 45, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan format tersendiri.
  • Format laporan keuangan yang ditetapkan MA tidak memenuhi syarat sebagai laporan keuangan (hanya melaporkan penerimaan dana, pengeluaran dana, dan sisa dana) bahkan tidak memenuhi PSAK 45 yang ditetapkan oleh IAI.
  • Terjadi ketidakseragaman dan ketidakcukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh partai politik.

Berdasarkan hasil kunjungan kami ke Mahkamah Agung tanggal 14 Mei tahun ini, sebagian besar laporan keuangan partai politik yang disampaikan ke Mahkamah Agung adalah penggunaan dana kampanye tahun 1999. Sementara itu, untuk laporan keuangan tahunan hanya lima partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2000 dan hanya satu partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2001.14 Sebagian dari partai yang menyerahkan laporan kepada Mahkamah Agung hanya mengirimkan Anggaran Dasar mereka, dan tidak laporan keuangannya.

Tampak jelas bahwa kemampuan pengendalian Mahkamah Agung terhadap partai politik masih lemah. Mahkamah Agung masih mengalami kesulitan untuk “memaksa” partai politik membuat laporan keuangan setiap tahun secara tepat waktu dan menyerahkannya kepada Mahkamah Agung. Padahal undang-undang jelas mewajibkan hal tersebut. Dari laporan-laporan tersebut, kami menemukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan-laporan tersebut mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai laporan keuangan, dan tidak sebagaimana lazimnya sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan aktivitas, dan laporan arus kas beserta catatan laporan keuangan yang menyertainya.
  2. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan bahwa untuk laporan keuangan partai politik dapat dipakai PSAK 45. Maka jika merujuk pada pedoman akuntansi yang dikeluarkan IAI, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan IAI.
  3. Sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas. Laporan hanya disusun dengan dasar kas bukan akrual dan tidak akan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan selayaknya.
  4. Laporan itu hanya merupakan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bukan merupakan laporan konsolidasi partai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah.

Beberapa Masalah Akuntabilitas Keuangan yang Ditemukan

Masalah terbesar dari partai-partai politik di Indonesia pada Pemilu 1999, terutama partai-partai baru, adalah masalah pembiayaan kegiatan kampanye Pemilu, termasuk biaya untuk calon anggota legislatif (caleg). Karena kesulitan ini maka banyak sekali caleg dari berbagai partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. Selain itu, ada beberapa partai yang mensyaratkan anggotanya yang ingin menjadi caleg untuk mengumpulkan uang dengan jumlah minimum agar dimasukkan sebagai caleg. Dana-dana ini tidak dilaporkan kepada bendahara partai sehingga tidak tercatat dalam catatan penerimaan dana.

Masalah lain yang kami temukan adalah bahwa laporan keuangan yang dilaporkan kepada KPU tidak cukup terbuka (tidak full disclosure) dan tidak cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Yang diaudit oleh auditor publik adalah hanya DPPnya saja, sedangkan cabang dan ranting tidak diaudit. Padahal ada banyak dana yang beredar di cabang, di ranting ataupun di caleg yang tidak dikelola oleh bendahara DPP, yang berarti dana-dana tersebut tidak tercatat sebagai pemasukan oleh DPP, sehingga tidak diaudit dan tidak dilaporkan ke publik. Lubang ini dipakai oleh partai untuk mengatasi batasan jumlah dana yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan.

Persoalan lain adalah bahwa ada banyak sumbangan yang berikan secara spontan oleh para pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas, dukungan kampanye, atau pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri, dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi, untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk calon legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali.

Beberapa contoh misalnya soal transportasi calon presiden. Hampir semua kandidat presiden partai-partai besar melakukan perjalanan kampanyenya dengan memakai helikopter. Kemudian dalam kendaraan sehari-hari memakai mobil mewah, yang tiba-tiba saja muncul dan dipakai oleh si kandidat padahal publik tahu bahwa mobil itu bukanlah kepunyaan sang kandidat. Tetapi dalam laporan keuangan, publik tidak dapat melihat secara jelas pos pengeluaran untuk membayar helikopter dan mobil mewah ini, padahal biayanya pasti sangat besar. Golkar misalnya hanya melaporkan biaya perjalanan kampanye hanya sebesar Rp 461.933.120. Angka ini tentu tidak mewakili perjalanan petinggi-petinggi dan caleg-caleg serta calon presiden Golkar yang sangat ekstensif pada waktu itu.

Sumbangan natura lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya rapat raksasa. Biaya-biaya ini antara lain biaya pengerahan massa dalam bentuk pengangkutan (bus atau truk), membayar artis (penyanyi, pelawak, band, dan sebagainya), panggung, dan sebagainya. Selain itu, dana pembuatan bendera, poster, spanduk, dan iklan, hanya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dilihat dari intensifnya dan ekstensifnya penyebaran informasi dari partai-partai besar, maka dana tersebut secara logika awam pasti jauh lebih besar dari yang dilaporkan, tetapi yang muncul dalam laporan keuangan kampanye jauh lebih sedikit.

Untuk partai yang berkuasa, dalam hal ini Golkar, sangat sulit untuk menemukan dan membedakan mana biaya yang ditanggung rakyat yang dipakai pejabat pemerintah untuk kampanye Golkar. Biaya perjalanan presiden, menteri, dan pejabat di bawahnya walaupun secara teori mereka sudah tidak boleh lagi berkampanye, namun tetap dapat melakukan pertemuan untuk kepentingan Golkar dalam perjalanan dinasnya. Selain itu, juga sangat sulit untuk mencegah dipakainya dana publik untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif. Kasus dana JPS yang disalurkan lewat partai politik yang berkuasa pada saat itu, yakni Golkar, jelas-jelas telah melanggar etika dan aturan main kampanye, tetapi sangat sulit untuk dideteksi.

Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Bahkan menurut para auditor, banyak sumbangan yang hanya menerakan kata-kata “Hamba Allah” dalam kolom nama dan alamat penyumbang. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk memberikan sumbangan melewati batas maksimum yang diizinkan undang-undang dengan memberikan sumbangan lebih dari satu kali dengan nama “Hamba Allah” tersebut. Tentu petinggi partai tahu siapa yang memberikan sumbangan ini.

Ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Dugaan kami ini hanya digunakan sebagai taktik untuk menghindari batas maksimum sumbangan individu.

Tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar Rp 110 milyar. Partai-partai kecil pada umumnya hanya melaporkan penggunaan keuangan dari jumlah dana kampanye yang diterima dari pemerintah yaitu sebesar Rp 150 juta saja atau yang Rp 1 milyar saja. Mungkin mereka tidak berhasil menggalang dana dari publik, namun ada juga yang bersih keras menyatakan bahwa kewajiban mereka membuat audit hanyalah sebatas audit untuk dana yang mereka terima dari pemerintah saja.

Hampir semua auditor yang mengaudit dana kampanye Pemilu 1999 tidak dapat mengeluarkan opini mengenai pengelolaan keuangan partai politik peserta kampanye Pemilu. Hal ini disebabkan karena partai-partai tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai dan memenuhi standar akuntansi yang dipakai umum, terutama di kantor-kantor cabang dan ranting. Pencatatan yang baik hanya ada di bendahara DPP.

Ini merupakan kelemahan tetapi dapat pula dipakai sebagai taktik untuk menghindar dari batasan-batasan yang disebutkan di atas. Partai politik tidak menyampaikan laporan keuangan yang standar, sebagaimana yang disampaikan ke MA dan KPU, karena:

  1. Didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan (dengan kata lain didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan sesuai standar).
  2. Standar akuntansi yang ada tidak cukup menjadi pedoman bagi partai politik.

Semua laporan audit ini dilaporkan ke Mahkamah Agung, dan disimpan di Mahkamah Agung. Tidak ada tindak lanjut dalam bentuk penelitian apakah laporan tersebut benar sesuai dengan kenyataan, apakah ada pelanggaran-pelanggaran, dan sebagainya. Status laporan audit yang tidak memberikan opini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung untuk ditelusuri lebih jauh. Mahkamah Agung tidak mempunyai tim yang dapat menelusuri dan menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan partai-partai ini.

Standar laporan partai politik adalah menggunakan PSAK 45 yang dikeluarkan oleh IAI, yaitu standar akunting yang dikeluarkan untuk organisasi nirlaba. Dari laporan keuangan yang ada maka persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas tidak terekam dengan baik. Tidak terekamnya karakteristik partai politik bukan hanya tidak dicatat, tetapi menurut pendapat kami, PSAK 45 ini memang tidak memadai untuk merekam hal-hal yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan lemahnya sarana yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak terkendalinya keuangan partai politik yang pada gilirannya tidak mampu mencegah bahkan mengurangi praktek politik uang.

Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ini diperparah dengan tidak adanya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan partai politik kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, masyarakat sebagai stakeholder utama partai politik tidak dapat menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan keuangan partai politik dan tidak mengetahui sumber keuangan dan pengalokasiannya. Karena itu pula, keterbukaan partai politik dalam hal keuangan yang merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik menjadi sulit diharapkan.

Kelemahan-kelemahan yang kami temukan di atas disebabkan juga karena pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur keuangan ini sangat lemah dan sangat sedikit mengatur mengenai hal ini. Ada banyak kelemahan yang dipakai oleh partai untuk menghindari aturan-aturan tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain tidak ada batasan atau larangan mengenai jumlah dana yang boleh diterima dari pemerintah.

Tidak ada juga larangan untuk tidak memakai fasilitas publik dalam melakukan kampanye bagi petinggi partai yang masih menjabat sebagai pejabat publik. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan sumbangan dan fasilitas yang didapat pada tiap level manajemen partai, sehingga banyak sumbangan dalam bentuk tunai dan natura yang tidak tercatat. Tidak ada kewajiban untuk mencatat seluruh sumbangan yang dipakai untuk kepentingan partai ke dalam catatan keuangan partai yang dikelola sekjen dan bendahara. Tidak ada aturan yang memisahkan antara dana kampanye dan dana rutin partai.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: 29-36.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →