Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Tinjauan Terhadap PSAK 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik

Oleh   /   Kamis 27 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Aturan-aturan partai politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber sumbangan dan mewajibkan melaporkan seluruh penyumbang kepada publik. Hal-hal seperti ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (misalnya UU Yayasan).

KeuanganLSM

Tinjauan Terhadap PSAK 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik

Usulan yang disampaikan dalam makalah ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adalah: Apakah PSAK 45 dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik? Untuk menjawabnya, harus dibedah dahulu apa itu PSAK 45 dan kemudian dikonfrontasikan dengan karakter partai politik.

PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 inilah yang dipakai. Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK.

Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan/pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan.

Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik. Karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organsiasi nirlaba. Beberapa karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui Pemilihan Umum, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur partai politik. Karena faktor kekuasaan yang dimiliki partai politik, maka aturan-aturan keuangan partai politik harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan.

Dari hasil penelitian ini, kami cenderung pada posisi mendukung pendapat ketiga, yaitu bahwa partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. Adapun alasan-alasannya dijelaskan di bawah ini.

Tabel 1
Perbedaan Karakter Antara
Organisasi Nirlaba dan Partai Politik

Organisasi Nirlaba

Partai Politik

 UU Yayasan  UU Partai Politik dan UU Pemilu
 Tidak ada batasan penyumbang  Ada batasan penyumbang
 Tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan  Ada batasan maksimum jumlah

 

sumbangan Tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang (terutama individu). Daftar penyumbang wajib dilaporkan.Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum. Hasil kegiatan berupa kekuasaan politik. Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik. Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat. Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan jasa/ produk sosial yang dihasilkan. Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilu. Kecuali untuk ormas, pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik. Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya.

Dari tabel diatas jelaslah bahwa karakter organisasi nirlaba tidak sama dengan karakter partai politik, sehingga dengan demikian standar laporan keuangannya pun tidak bisa sama. Laporan PSAK 45 menyajikan laporan kepada pengurus organisasi, donatur, kelompok dampingan dan publik mengenai kinerja organisasi yang berkenaan dengan jumlah dana yang dia terima dan jenis kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas di sini lebih banyak diarahkan kepada apakah organisasi tersebut telah menjalankan manajemen organisasi yang baik, dalam hal ini keuangan, dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan yang lain adalah apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang seimbang dengan dana yang dikeluarkan.

Sedangkan akuntabilitas dari partai politik diukur dari kepatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, serta apakah ada konflik kepentingan di dalam manajemen dan keuangan par-tai politik yang bersangkutan. Kegiatan partai politik berhubungan dengan menarik minat warga negara sebanyak-banyaknya untuk memilih dia (dalam kampanye) atau melakukan pendidikan politik bagi warga negara anggotanya serta lobby dan akitivitas politik lainnya (di luar kampanye). Sehingga kegiatan yang dia laporkan adalah bagaimana partai politik tersebut telah menjalankan amanat rakyat yang memilih dia. Laporan keuangan kemudian memberikan informasi kepada publik bagaimana partai politik itu dijalankan, dan apakah ada dominasi kelompok tertentu pada partai tersebut yang diakibatkan oleh dominasi keuangan kelompok tersebut di dalam partai atau tidak. Partai politik harus menunjukkan kepada publik bahwa dia bebas dari politik uang, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu maka aturan-aturan partai politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber sumbangan dan mewajibkan melaporkan seluruh penyumbang kepada publik. Hal-hal seperti ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (misalnya UU Yayasan).

Selain informasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan dan politik uang, laporan keuangan partai politik juga menunjukkan apakah partai tersebut merupakan partai yang patuh dan hormat pada aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Kepatuhan ini penting, karena bagaimana mungkin sebuah partai politik dapat menjalankan kekuasaan negara apabila dia sendiri tidak mematuhi dan menjalankan undangundang yang mengaturnya. Sehingga kepatuhan ini merupakan sebuah laporan tersendiri yang harus dikemukakan oleh auditor dalam laporan keuangan partai politik.

Mengenai konflik kepentingan dan kepatuhan ini, tidak diatur dalam PSAK 45. Oleh karena itu, PSAK 45 tidak bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Perlu ada standar akuntansi keuangan khusus partai politik. Sudah tentu pihak yang berwenang membuat standar akuntansi keuangan adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun demikian, mandat pembuatan standar ini haruslah diberikan oleh UU Partai Politik. Oleh karena itu, kami mengusulkan IAI untuk membuat PSAK khusus untuk partai politik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Merupakan organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial.
  • Entitas demokrasi yang memperjuangkan kepentingannya melalui Pemilihan Umum.
  • Sumber daya utama entitas berasal dari iuran anggota, dan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
  • Entitas yang tidak dapat mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  • Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti kepemilikan dalam partai politik tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
  • Terikat dengan peraturan dan perundang-undangan khusus yang mempunyai implikasi terhadap perlakuan akuntansinya.
  • Hidup dari sumbangan masyarakat luas, oleh karena itu laporan keuangannya harus memuat dengan jelas daftar penyumbang lengkap dengan identitas.
  • Entitas yang harus bebas dari konflik kepentingan politik uang dan patuh pada aturan-aturan yang mengaturnya.
  • Kinerjanya dilihat dari jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilihan Umum.
  • Struktur pengorganisasian partai politik tersebar di berbagai tingkat daerah (perlunya entitas pelaporan dan pelaporan konsolidasi).
  • Partai politik merupakan organisasi publik sehingga akuntabilitas publik sangat besar.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: 37-41.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →