Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Transparankan Parpol untuk Bersihkan Korupsi

Oleh   /   Selasa 17 Juli 2012  /   Tidak ada komentar

Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi. Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye.

keuangan LSM

Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye

Yogyakarta, Kompas – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengemukakan perlunya keterbukaan dan transparansi penggunaan dana dalam proses kampanye yang dilakukan partai politik.

”Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi. Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye,” kata Syafii di Yogyakarta, Rabu (20/6).

Karena tuntutan biaya politik yang tinggi ini, Syafii melihat budaya demokrasi di Indonesia belum bersih. Partai politik menggerogoti APBD dan APBN untuk kegiatan politik.

Menurut dia, di tengah kondisi Indonesia yang marak dengan berbagai macam korupsi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintah seharusnya memerintah, bukan sekadar memberi imbauan.

Terkait keterbukaan penggunaan dana dalam kampanye partai politik, mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Arif Wibowo mengatakan, masih ada celah untuk memperbaiki aturan mencegah biaya politik tinggi. Salah satu caranya dengan merevisi terbatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

”Sebenarnya masih bisa dengan revisi terbatas UU Pemilu. Dua atau tiga pasal saja untuk mengatur pembatasan belanja kampanye,” kata Arif di Jakarta.

Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi. Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye.

UU Pemilu yang disahkan April 2012 memang tidak mengatur batas belanja kampanye. Pembatasan itu adalah salah satu cara menekan politik biaya tinggi.

Karena tidak diatur, Komisi Pemilihan Umum akan kesulitan jika harus membuat aturan pembatasan dana kampanye. Menurut Arif, pengetatan pelaksanaan kampanye yang diatur dalam peraturan KPU tidak akan cukup menekan tingginya biaya politik.

Arif menjelaskan, revisi terbatas dilakukan hanya untuk menambahkan dua atau tiga pasal yang mengatur pembatasan belanja kampanye. Revisi itu dapat dilakukan jika Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyetujui perubahan daftar program legislasi nasional yang harus disetujui mayoritas fraksi.

Berbeda dengan Arif, mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Taufiq Hidayat berpendapat, perubahan terbatas UU Pemilu tidak baik dilakukan. ”Masa baru disahkan mau direvisi? Sulit kalau direvisi karena menyangkut masalah psikologis,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu berpendapat, besaran biaya politik yang dikeluarkan tergantung pendekatan tiap-tiap kandidat. Kandidat tidak perlu mengeluarkan biaya politik tinggi jika membina basis massa serta melakukan kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat.

Ia mengatakan, hal yang harus dihindari para kandidat adalah broker politik yang mencari keuntungan dengan menjual suara rakyat yang diklaimnya.

Cegah biaya ilegal

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengemukakan, sistem proporsional terbuka dan masa kampanye yang panjang semakin memicu politik biaya tinggi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kompetisi di antara partai politik, tetapi juga memicu rivalitas di antara kandidat dalam satu partai.

Rivalitas itu diperkirakan muncul juga saat kampanye individu, perebutan suara konstituen, dan penyiapan saksi. Kondisi itu berpengaruh pada biaya politik dan belanja kampanye.

Menghindari rivalitas tidak sehat di internal partai, PDI-P membuat aturan yang membatasi biaya kampanye calon anggota legislatifnya. Aturan pembatasan dibuat spesifik berdasarkan karakteristik wilayah.

”Kami berpandangan, jangan sampai belanja kampanye yang tidak dibatasi itu dapat mendorong penggalangan dana ilegal secara besar-besaran. Ini hanya akan membuat legitimasi pemilu cacat,” kata Tjahjo.

(NTA/ABK/WHY)

Sumber: KOMPAS, Kamis, 21 Juni 2012, Halaman: 2.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Selengkapnya →