Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Parpol: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Oleh   /   Rabu 18 Januari 2012  /   Tidak ada komentar

Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Pihak yang berkepentingan harus datang dan meminta kepada KPU.

keuangan LSM

Akses atas dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya bisa dilakukan di KPU Pusat dan itu pun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat

Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Pada pengaturan pendanaan politik sebelumnya, Undang-undang No. 31 tahun 2002 mengatur hanya pada kewajiban-kewajiban pencatatan, kewajiban pelaporan dan kewajiban audit oleh Akuntan Publik. Akses atas dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya bisa dilakukan di KPU Pusat dan itu pun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat. Pihak yang berkepentingan harus datang dan meminta kepada KPU. Dengan praktek seperti di atas, patut dikatakan bahwa Partai Politik sebenarnya tidak transparan karena publik tidak dapat menggunakan dokumen laporan yang diserahkan ke KPU sebagai alat untuk menguji akuntabilitas dan integritas keuangan Partai Politik.

Di dalam pengaturan Undang-undang Partai Politik yang baru (UU NO. 2 tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan keuangannya kepada konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kabupaten/Kota.

Kooptasi terhadap parpol akan menguatkan oligarki elite parpol dan merusak sistem representasi dan demokratisasi internal. Di sisi lain, rendahnya akuntabilitas akan memicu mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

Pasal 36 UU No. 2 tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Pengurus Partai Politik di setiap tingkat melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik”. Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkat.

Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 2 tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk menyusun laporan setiap berakhirnya tahun anggaran dan membukanya untuk diketahui publik. Penulisan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkat organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38; Hasil pemeriksa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasa l 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban penting, yaitu mencakup:

  1. Pencatatan
  2. Pelaporan
  3. Membuka laporan kepada publik

 

Akuntabilitas

Hal krusial lain yang patut dipersoalkan adalah sistem pertanggungjawaban keuangan. UU Parpol tidak lagi mensyaratkan adanya laporan berkala kepada KPU. Selain itu, audit eksternal oleh akuntan publik juga di tiadakan sehingga akan berimplikasi pada model pencatatan dan pelaporan parpol.

Selama ini hambatan utama dalam mendorong akuntabilitas parpol adalah pada penciptaan tertib keuangan. Parpol tidak memiliki standar pencatatan, pelaporan, dan audit sehingga laporan tahunan parpol ke KPU kian tahun kian buruk, baik dari jumlah laporan maupun kualitasnya. Hal itu diperparah dengan aturan dalam UU Parpol baru yang menggeser urusan standar pengelolaan keuangan ke dalam aturan internal parpol lewat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol (PasaI 39).

Hal itu sangat memungkinkan parpol membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar. Lemahnya pengaturan dana parpol sangat krusial jika melihat posisi parpol yang sangat berpengaruh dalam kebijakan publik. Peran parpol terancam sebagai salah satu elemen demokrasi penting. Kooptasi terhadap parpol akan menguatkan oligarki elite parpol dan merusak sistem representasi dan demokratisasi internal. Di sisi lain, rendahnya akuntabilitas akan memicu mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 18-19.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →