Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Oleh   /   Senin 20 Februari 2017  /   1 Komentar

Kesejahteraan umum tidak mungkin tercapai kecuali dengan meningkatkan kecerdasan gidup bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak akan berhasil juga tidak diimbangi dan didukung oleh meningkatnya kesejahteraan umum.

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Di kalangan para hukum, pada umumnya, dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty atau zekerheid), dan (iii) kebergunaan atau kebermanfaatan (utility).

Keadilan sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity) serta kewajaran (propotionality). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan keteraturan, yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman.

Sementara itu, kebergunaan dan kebermanfaatan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. Oleh karena itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi.

Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan (justic), (ii) ketertiban (order), dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom), dan kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding leaders) atau para perumus undang-undang dasar (the framers of the constitution).

Sehubungan dengan tujuan bernegara ini, seberapa sarjana juga merumuskan tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional. Menurut J. Barents[1], ada tiga tujuan negara, yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengurus hal-hal  yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.

Sedangkan Maurice Haurio menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (orde), (ii) kekuasaan (gezag), dan (iii) kebebasan (urijheid)[2]. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta ketertuban dalam kehidupan bermasyakat dan bernegara (public order).

Ketertiban itu sendiri dapat terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif, tetapi dengan tetap menjamin bahwa kebebasan warga negara tidak sampai  terganggu. Sementara itu, G.S. Diponolo merumuskan tujuan kontitusi ke dalam lima kategori, yaitu (i) kekuasaan, (ii) perdamaian, keamanan, dan ketertiban, (iii) kemerdekaan, (iv) keadilan, serta (v) kesejahteraan dan kebahagiaan[3].

Pendek kata, banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai tujuan dan hakikat konstitusi itu di dunia akademis. Yang jelas dalam UUD 1945, tujuan bernegara yang dimaksud di atas dimuat dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pertama dan keempat bersifat eksternal yang mencangkup tujuan eksternal pasif dan defensif, yaitu ikut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan tujuan yang bersifat eksternal aktif, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sedangkan tujuan yang bersifat internal adalah tujuan kedua dan ketiga. Pembentukan negara Republik Indonesia secara internal dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua tujuan ini merupakan satu kesatuan tujuan yang tidak dipisahkan.

Kesejahteraan umum tidak mungkin tercapai kecuali dengan meningkatkan kecerdasan gidup bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak akan berhasil juga tidak diimbangi dan didukung oleh meningkatnya kesejahteraan umum. Demikian pula tujuan pertama dan keempat merupakan satu rangkaian kesatuan.

Ketahanan dan pertahanan serta perlindungan ke dalam (internal) hanya dapat dilakukan apabila bangsa Indonesia aktif dalam pergaulan antarbansa, tatapi pergaulan dengan dunia luar itu tidak akan berhasil jika kondisi di dalam negeri tidak cukup kuat sebagai mudal untuk berlindung dan bertahap serta midal untuk berperan dalam pergaulan dunia itu.

Disarikan pada buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 9-10.

[1] J. Barents, De Wentenschape de Politiek, Ern Terreinverkenning (1952),terjemahan L.M. Sitorus, Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan, cet.ke-3, PT. Pembangunan, Jakarta, 1958, hal. 38.

[2] Maurice Hauriou, Precis de Droit Constitutionnel, lihat Abu Daud Busro, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 99.

[3] G.S. Diponolo, Ilmu Negara, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1951, hal. 23.

    Cetak       Email

1 Comment

  1. Elmira berkata:

    A perfect reply! Thanks for taking the treuolb.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →